DELI SERDANG — Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menekankan bahwa kunci keberhasilan pertanian terletak pada ketepatan data kebutuhan petani. Ia meminta para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) aktif mendampingi petani agar masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
“RDKK ini kuncinya. Semua yang masuk RDKK harus mendapatkan pupuk sesuai HET. Jangan lebih dari HET. Pemerintah akan terus memastikan persoalan yang berkaitan dengan produksi pertanian, mulai dari pupuk, pengairan, hingga pendampingan, mendapat perhatian agar petani dapat terus berproduksi dan meningkatkan hasil pertanian,” kata Asri di sela kegiatan panen, Rabu.
Pengawasan Kios Pupuk dan Penambahan Tenaga Pendamping
Pemkab Deli Serdang tidak hanya berhenti pada imbauan. Pengawasan di lapangan diperkuat dengan instruksi tegas kepada kios-kios pengecer agar mematuhi HET yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketentuan harga akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Untuk memperluas jangkauan pendampingan, pemerintah kabupaten menambah jumlah PPL swadaya. Langkah ini diambil agar petani di pelosok desa mendapatkan akses informasi dan bantuan teknis yang memadai, tidak hanya terpusat di wilayah kecamatan.
Panen Cabai ke-17 di Lahan Hamparan Perak
Momen panen cabai ke-17 ini menjadi simbol keberlanjutan produksi pertanian di Desa Payabakung. Asri Ludin Tambunan menyampaikan bahwa segala kendala yang dihadapi petani harus diselesaikan secara bersama-sama demi menjaga semangat produksi.
“Yang penting kita tetap bekerja. Kendala yang ada kita selesaikan bersama,” ujar dia.
Desa Payabakung: 595 Hektare Sawah dan Dukungan dari Pusat
Kepala Desa Payabakung Pariono menyebut luas areal pertanian padi di desanya mencapai sekitar 595 hektare. Ia mengapresiasi dukungan yang mengalir dari pemerintah pusat hingga kabupaten, yang dirasakan langsung manfaatnya oleh para petani.
“Alhamdulillah, para petani sangat merasakan dukungan dari pusat sampai kabupaten sehingga petani saat ini mulai tersenyum,” kata Pariono.
Pengawasan di tingkat desa juga melibatkan unsur kewilayahan, termasuk Babinsa. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
