MEDAN — Krisis keuangan yang berkepanjangan di tubuh Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pembangunan Kota Medan memicu kritik tajam dari DPRD setempat. Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, menyebut perusahaan pelat merah itu tidak sehat karena gagal membayar gaji karyawan secara penuh, sebuah kondisi yang dinilai tidak wajar terjadi bertahun-tahun.
“Bayangkan saja, membayar gaji karyawan saja tidak bisa. Berarti perusahaan ini tidak sehat. Apapun alasannya, ini jelas tidak wajar. Wali Kota Medan harusnya bisa mengevaluasi ini secara menyeluruh. Mau sampai kapan seperti ini terus? Bertahun-tahun merugi,” tegas Salomo, Kamis (6/8/2026).
Tanggung Jawab Wali Kota atas Kursi Direksi
Salomo menegaskan bahwa Rico Waas tidak bisa lepas dari persoalan ini. Sebab, pemilihan direksi BUMD merupakan wewenang penuh wali kota, sehingga hasil kinerja perusahaan daerah menjadi cerminan langsung dari kualitas kepemimpinan di baliknya.
“Wali Kota Medan tetap menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kondisi BUMD saat ini. Karena yang memilih orang-orang untuk mengisi direksinya itu beliau. Ketika BUMD tidak berkembang dan malah mengalami kemunduran, sudah jelas yang disalahkan Wali Kota. Itu tidak bisa dipungkiri,” ujarnya.
PUD RPH Masih Bergantung pada Subsidi APBD
Kondisi serupa juga terjadi pada PUD Rumah Potong Hewan (RPH). Salomo menyoroti operasional PUD RPH yang setiap tahunnya masih mengandalkan penyertaan modal dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui APBD. Hal ini dianggap menghilangkan esensi keberadaan BUMD sebagai penyumbang pendapatan daerah.
“Kalau hanya mengandalkan subsidi APBD, terus fungsi BUMD Kota Medan apa? Saudara Wali Kota tidak bisa sekedar cakap-cakap evaluasi, harus ada bukti nyata. Kasih garansi kepada masyarakat bahwa BUMD bisa maju dan membantu PAD Kota Medan, jangan hanya disubsidi pakai APBD setiap tahun,” katanya.
Pendapatan PUD Pasar Hanya Rp 400 Juta dari 52 Pasar
Sorotan paling tajam diarahkan ke PUD Pasar. Dari 52 pasar tradisional yang dikelola, keuntungan yang disetorkan hanya Rp 400 juta per tahun. Angka ini dinilai sangat timpang jika dibandingkan dengan potensi riil yang seharusnya bisa diraup dari puluhan pasar tersebut.
“Kalau kita kalkulasi berdasarkan potensi, harusnya PUD Pasar bisa meraup keuntungan belasan miliar per tahun. Tapi ini cuma Rp400 juta. Kami sangat yakin banyak kebocoran terjadi dan PUD Pasar juga kurang transparan dalam pengelolaan dengan pihak ketiga,” ujarnya.
Atas temuan ini, Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan berkomitmen untuk mengawal ketat perkembangan seluruh BUMD Kota Medan ke depan. Salomo menegaskan pihaknya akan terus memantau kinerja perusahaan daerah tersebut karena menyangkut kepentingan publik dan sumber PAD.
“Kita akan pantau dan kawal terus perkembangan BUMD Kota Medan. Wali Kota harus serius, karena ini menyangkut PAD dan kepentingan masyarakat banyak,” pungkas Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan ini.
