MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil peran sebagai motor penggerak kolaborasi pembangunan antarprovinsi di Pulau Sumatera. Langkah ini ditempuh untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi yang dinilai tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri berdasarkan batas administrasi wilayah.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, yang mewakili Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa pembangunan Sumatera harus dibangun melalui kolaborasi antardaerah yang saling terhubung. Ia menyebut rantai pasok industri, investasi, hingga sektor pariwisata tidak mengenal batas provinsi.
PDRB Sumatera Tembus Rp 5.251 Triliun, Tumbuh 4,81 Persen
Data yang dipaparkan dalam rakor menunjukkan posisi strategis Pulau Sumatera bagi perekonomian nasional. Pada 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera mencapai Rp 5.251 triliun, berkontribusi 22,05 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,81 persen.
Tren positif berlanjut pada Semester I 2026. Perekonomian Sumatera tumbuh 5,10 persen dengan nilai PDRB sekitar Rp 2.812,6 triliun, atau setara 22,08 persen dari perekonomian nasional.
"Kekuatan itu akan jauh lebih besar ketika kita mampu menghubungkan sentra produksi, kawasan industri, sumber daya energi, pelabuhan, destinasi wisata, perdagangan, dan pasar dalam satu ekosistem pertumbuhan yang terintegrasi," ujar Sulaiman dalam sambutannya.
Mengapa Kolaborasi Lintas Provinsi Mendesak?
Sulaiman memaparkan sejumlah isu strategis yang bersifat lintas wilayah, mulai dari perdagangan, investasi, konektivitas, digitalisasi, hingga pengembangan komoditas unggulan. Persoalan lingkungan hidup dan penguatan sumber daya manusia juga masuk dalam kategori yang membutuhkan sinergi antarpemerintah daerah.
Tanpa kolaborasi, pengembangan kawasan industri di satu provinsi bisa terhambat oleh buruknya konektivitas jalan di provinsi tetangga. Begitu pula sektor pariwisata yang rantai perjalanan wisatawannya kerap melewati lebih dari satu daerah.
Sumut Jadi Koordinator IMT-GT, Ini Tugas Berikutnya
Peran Sumatera Utara dalam panggung kerja sama regional semakin diperkuat. Provinsi ini dipercaya sebagai koordinator daerah dalam kerja sama ekonomi subregional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Kepercayaan itu menjadi modal bagi Sumut untuk mendorong lahirnya langkah konkret dalam rakor ini. Pemprov Sumut berharap pertemuan tersebut menghasilkan tiga hal utama: pembentukan forum koordinasi antarpemerintah daerah se-Sumatera, penetapan sektor prioritas yang membutuhkan kerja sama lintas provinsi, serta penyusunan proyek-proyek strategis regional yang dapat dikawal bersama.
Target: Proyek Konkret, Bukan Sekadar Kesepakatan Seremonial
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut, Dikky Anugerah, menegaskan bahwa kolaborasi antardaerah harus diwujudkan dalam program dan proyek nyata. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk menyatukan potensi masing-masing provinsi agar pertumbuhan ekonomi kawasan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.
"Saya berharap pertemuan ini menghasilkan kesepakatan nyata yang mampu mempercepat pertumbuhan kawasan dan memperkuat posisi Sumatera dalam perekonomian nasional maupun regional," pungkas Sulaiman Harahap.
