SAMOSIR — Infografis postur APBD Samosir 2026 memperlihatkan ketimpangan tajam antara belanja aparatur dan belanja publik. Dari empat komponen belanja daerah, Belanja Modal menjadi yang paling kecil porsinya. Paul Manjo Sinaga, SE, dalam analisisnya menyoroti bahwa posisi ini membongkar ironi di balik jargon "sinergitas" dan "membangun tanpa APBD" yang terus digaungkan.
Belanja Modal adalah satu-satunya pos belanja yang wujud fisiknya bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Dari pos inilah jalan kabupaten diaspal, irigasi dibangun, ruang kelas direhabilitasi, puskesmas pembantu berdiri, dan air bersih mengalir ke huta-huta. Ketika porsinya hanya 6,71 persen, pertanyaan mendasar muncul: untuk siapa APBD itu ada?
Belanja Aparatur vs Belanja Rakyat: Dua Karakter yang Bertolak Belakang
Dalam kaidah keuangan negara, Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa adalah belanja aparatur. Sifatnya habis pakai. Ia membiayai gaji, tunjangan, perjalanan dinas, alat tulis kantor, makan minum rapat, hingga pemeliharaan gedung pemerintahan.
Tahun anggaran berakhir, uangnya pun habis tanpa jejak fisik. Sementara Belanja Modal adalah belanja publik yang bersifat investasi. Struktur 45,52 persen untuk pegawai berbanding 6,71 persen untuk modal menunjukkan ongkos menggerakkan pisau jauh lebih mahal daripada daging yang dihasilkan.
Birokrasi menjadi tujuan, bukan lagi alat. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan potret keberpihakan.
Empat Komponen Belanja APBD Samosir 2026
- Belanja Pegawai: 45,52 persen
- Belanja Barang dan Jasa: 28,99 persen
- Belanja Lain-lain: 18,78 persen
- Belanja Modal: 6,71 persen
Jika ditotal, 93,29 persen APBD Samosir habis untuk membiayai mesin birokrasi dan pos-pos lain-lain. Hanya Rp 6,71 dari setiap Rp 100 yang kembali ke rakyat dalam bentuk infrastruktur.
Jargon "Membangun Tanpa APBD" yang Menutupi Paradoks
Paradoks ini menjadi semakin rapi tertutup oleh jargon "membangun tanpa APBD". Jargon tersebut sekilas terdengar inovatif dan heroik. Seolah-olah pemerintah daerah hebat karena mampu mendatangkan APBN, dana CSR, dan investasi pusat tanpa menguras APBD.
Padahal, menurut analisis Paul Manjo Sinaga, di balik narasi itu rakyat justru ditempatkan di urutan paling akhir. Belanja Modal sebagai satu-satunya belanja yang wujud fisiknya bisa dirasakan langsung oleh rakyat tercatat sebagai yang terendah.
Pertanyaan filosofis yang muncul kemudian: untuk melayani rakyat, atau untuk melayani birokrat? Data APBD Samosir 2026 memberi jawaban yang telanjang.
