SUMATERA UTARA — Kualitas calon mahasiswa yang beragam menjadi tantangan pertama yang dihadapi perguruan tinggi. Tidak semua kampus kebanjiran pendaftar; sebagian justru sangat membutuhkan mahasiswa baru untuk menjaga keberlangsungan operasional. Kondisi ini membuat seleksi penerimaan mahasiswa menjadi bumerang: menurunkan standar demi memenuhi kuota atau bertahan dengan kualitas dan berisiko kekurangan mahasiswa.
Frangky Selamat, dosen tetap Program Studi Sarjana Manajemen FEB Universitas Tarumanagara, menolak anggapan bahwa kampus berfungsi sebagai pabrik tenaga kerja. "Ada syarat yang mesti dipenuhi jika kampus mau dijadikan 'pabrik' untuk menghasilkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar," ujarnya. Syarat pertama, menurut Frangky, adalah bahan baku—dalam hal ini calon mahasiswa—harus memenuhi standar kualitas tertentu.
Ia mencontohkan realitas di lapangan: kualitas calon mahasiswa baru sangat beragam. "Tidak semua perguruan tinggi 'kebanjiran' calon mahasiswa. Ada yang justru 'sangat membutuhkan' kehadiran mahasiswa baru," kata Frangky. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa tekanan untuk menerima mahasiswa dengan kemampuan di bawah standar justru dapat menggerus mutu lulusan.
Di sisi lain, kampus terus berupaya menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia usaha. Sejumlah universitas secara rutin menggelar bursa kerja atau job fair sehari sebelum wisuda. Tujuannya memberikan kesempatan kepada lulusan yang masih mencari pekerjaan di tengah tekanan ekonomi.
Bersamaan dengan itu, pertemuan dengan bagian sumber daya manusia perusahaan juga digelar. Diskusi mencakup kualitas lulusan terkini dan hal-hal yang perlu diperbaiki agar kampus menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan industri. Langkah ini menunjukkan bahwa kampus tidak sekadar menyerah pada cap sebagai pabrik, melainkan aktif mencari titik temu.
Wacana pemerintah untuk menutup program studi yang dinilai tidak relevan makin memperkuat narasi bahwa kampus harus tunduk pada logika pasar. Namun, sejumlah pengamat menilai pendekatan ini terlalu menyederhanakan fungsi pendidikan tinggi. Kampus tidak hanya bertugas mencetak tenaga kerja, tetapi juga membentuk warga negara yang kritis, kreatif, dan mampu berpikir jangka panjang.
Frangky mengingatkan bahwa jika kampus benar-benar dijadikan pabrik, maka seluruh proses—dari input hingga output—harus dikontrol secara ketat. "Layaknya pabrik, jika ingin menghasilkan produk yang berkualitas, maka bahan baku yang mesti digunakan harus memenuhi standar kualitas tertentu," ujarnya. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua kampus memiliki posisi tawar untuk menerapkan standar tersebut.
Alih-alih menundukkan kampus sepenuhnya pada kebutuhan industri, sejumlah pihak mendorong model kolaborasi. Dunia usaha dapat berperan dalam merancang kurikulum, menyediakan magang, atau memberikan pelatihan khusus. Sementara kampus tetap memegang kendali atas misi akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Tanpa keseimbangan, kekhawatiran akan terciptanya lulusan yang hanya mahir secara teknis tetapi miskin daya nalar bukanlah isapan jempol belaka. Pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi apakah kampus akan menjadi pabrik, melainkan sejauh mana pemerintah dan industri siap menerima konsekuensi jika fungsi kampus disempitkan menjadi sekadar pemasok tenaga kerja.