MEDAN — Aksi ini digelar di tengah sidang perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard tahun anggaran 2025. Massa menilai proses hukum sejauh ini belum menyentuh pihak-pihak yang diduga kuat terlibat sejak tahap perencanaan proyek.
Koordinator aksi, Aulia Zulkhairi, menyebutkan lima nama yang dinilai krusial untuk dimintai keterangan. Mereka adalah FH selaku mantan Pj Bupati Langkat, IS selaku Kepala BPKAD Langkat, RHG selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, FK selaku Kabid SD Dinas Pendidikan, dan MN selaku PPTK.
"Kami menilai penanganan perkara ini belum mengungkap seluruh pihak yang diduga berperan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek," kata Aulia di halaman PN Medan.
Aulia menduga usulan pengadaan smartboard sudah dimulai pada masa kepemimpinan FH sebagai Pj Bupati Langkat. Dugaan itu, menurutnya, diperkuat keterangan seorang terdakwa yang menyebut pengadaan tersebut merupakan perintah pimpinan saat itu.
IS, lanjut Aulia, diduga memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan pembayaran proyek. Sementara RHG diduga terkait karena menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan sekaligus pernah menjadi Kabid SD. FK disebut berperan dalam koordinasi pelaksanaan, dan MN sebagai PPTK yang langsung terkait dengan pelaksanaan proyek.
Selain meminta majelis hakim menghadirkan kelima nama itu, massa juga mendesak aparat penegak hukum menerbitkan surat perintah penyidikan baru jika ditemukan bukti cukup terhadap pihak lain. "Apabila tuntutan kami tidak segera direalisasikan, maka kami akan menggelar aksi secara berkelanjutan," ujar Aulia.
Setelah menyampaikan aspirasi, massa Forpeda memasuki gedung PN Medan untuk memantau sidang yang digelar di Ruang Cakra Utama. Perkara ini disidangkan majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang dengan terdakwa Saiful Abdi.
Dalam dakwaan, Saiful Abdi diduga melakukan tindak pidana bersama Supriadi selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD yang juga menjabat PPK, serta Budi Pranoto Seputra selaku Direktur PT Bismacindo Perkasa. Massa menuntut penegakan hukum yang profesional, transparan, dan adil dalam kasus ini.