LANGKAT — Gagasan pemekaran Kabupaten Langkat kembali mencuat. Kali ini, usulan pembentukan Kabupaten Langkat Hulu digadang-gadang menjadi solusi atas keterbatasan akses dan ketimpangan pembangunan yang dirasakan masyarakat di wilayah pedalaman. Dorongan ini datang dari berbagai elemen, mulai dari tokoh adat, akademisi, hingga unsur pemerintahan daerah setempat.
Alasan utama di balik wacana ini adalah jarak tempuh yang ekstrem. Sejumlah kecamatan di bagian hulu Kabupaten Langkat berjarak puluhan kilometer dari pusat pemerintahan di Stabat. Kondisi ini membuat warga harus merogoh biaya lebih dan waktu berjam-jam hanya untuk mengurus administrasi kependudukan, izin usaha, atau mendapatkan layanan kesehatan rujukan.
"Pemekaran ini bukan sekadar keinginan membentuk daerah baru, tapi lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertahun-tahun menghadapi keterbatasan," demikian bunyi pernyataan yang dikutip dari para penggagas wacana.
Para pendukung pemekaran meyakini, pembentukan Kabupaten Langkat Hulu akan menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan pedalaman. Dengan hadirnya pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan publik diharapkan bisa lebih responsif. Selain itu, pembentukan daerah otonomi baru dinilai mampu membuka peluang investasi dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang selama ini belum tergarap maksimal.
Dorongan untuk memekarkan Langkat Hulu tidak hanya datang dari satu pihak. Tokoh masyarakat dan akademisi di wilayah tersebut turut menyuarakan aspirasi yang sama. Mereka menilai, selama ini pembangunan cenderung terpusat di daerah hilir dan pesisir, sementara wilayah hulu relatif tertinggal. Peningkatan infrastruktur jalan, irigasi, dan fasilitas publik menjadi tuntutan utama yang diharapkan bisa terwujud jika pemekaran terealisasi.
Saat ini, wacana tersebut masih dalam tahap aspirasi dan belum memasuki proses kajian formal pemerintah pusat. Meski demikian, geliat diskusi di tingkat daerah terus menguat. Para penggagas berharap pemerintah provinsi Sumatera Utara dan DPR RI dapat merespons usulan ini dengan serius. Proses pemekaran sendiri membutuhkan kajian kelayakan yang ketat, termasuk aspek administratif, demografis, dan kemampuan fiskal daerah.
Jika terealisasi, Kabupaten Langkat Hulu akan menjadi kabupaten baru ke-34 di Sumatera Utara, menambah panjang daftar daerah otonomi baru di provinsi tersebut.