GUNUNGSITOLI — Tujuh anggota DPRD Sumatera Utara memilih meninggalkan ruang rapat di Medan untuk mengikuti Gubernur Bobby Nasution berkantor di Kepulauan Nias. Mereka tiba di Kota Gunungsitoli, Rabu, dan akan berada di sana hingga 9 Agustus 2026.
Bobby menegaskan kedatangan para wakil rakyat itu bukan karena ajakan pribadi. "Bukan memboyong, tapi mereka ingin menemani saya. Kemarin mereka bertanya apa saja yang dilakukan selama berkantor di Nias," ujarnya.
Program berkantor di Nias ini merupakan periode kedua bagi Bobby. Sebelumnya, ia menjalankan agenda serupa pada 15-20 Juli 2026. Kehadiran anggota DPRD disebutnya sebagai wujud semangat kolaborasi mempercepat pembangunan.
"Walaupun sudah saya sampaikan, mereka ingin melihat langsung di lapangan. Makanya, kita bawa mereka melihat bersama-sama. Mereka juga bisa mengawasi kerja kita di lapangan, dan kami siap diawasi. Inilah semangat kolaborasi," tegas Bobby.
Sejumlah nama yang ikut dalam rombongan antara lain Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani dan Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Defri Noval Pasaribu.
Timbul menilai langkah Bobby ini belum pernah dilakukan gubernur sebelumnya. Menurutnya, program ini menjadi bukti keseriusan pemerintah provinsi membangun wilayah kepulauan yang selama ini tertinggal.
"Ini Gubernur pertama berkantor di Nias. Selama ini hanya kunjungan biasa. Kami apresiasi semangat Gubernur membangun daerah tertinggal, seperti Nias dan Sipiongot. Ini harus kita akui, dan kami akan terus mendukung," jelas Timbul.
Defri menambahkan, kehadiran gubernur di lapangan memungkinkan persoalan infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan ditangani lebih cepat. "Ini model baru yang dilakukan oleh Gubernur agar lebih dekat dengan masyarakat. Gubernur ingin memangkas ketertinggalan Kepulauan Nias, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah provinsi," kata Defri.
Di sela-sela agenda pengawasan, DPRD Sumut memastikan dukungannya terhadap program pendidikan gratis bagi siswa SMA dan SMK. Defri menyebut program ini diharapkan meluas ke seluruh kabupaten/kota seiring membaiknya kondisi keuangan daerah.
Pihaknya menilai kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nias.