MEDAN — KPPU Kanwil I mulai membedah struktur pasar semen di Sumatera Utara menyusul keluhan masyarakat dan pelaku konstruksi atas harga yang melambung tinggi. Melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kajian Struktur Pasar dan Distribusi Semen, lembaga pengawas ini mengumpulkan data dari hulu ke hilir, Senin (10/8/2026).
Anggota KPPU, Budi Joyo Santoso, menegaskan forum ini belum masuk tahap penilaian terhadap pelaku usaha. "KPPU masih dalam tahap mengumpulkan data terkait pasokan, rantai distribusi, pembentukan harga, serta peta persaingan," ujarnya saat membuka kegiatan secara daring, dikutip Kamis (13/8).
Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas, mengungkapkan adanya kejanggalan antara kapasitas produksi nasional dan kondisi di lapangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2026 mencatat kenaikan harga kelompok bangunan nasional sebesar 8,68 persen, jauh di bawah lonjakan harga semen di Sumut yang menyentuh 40 persen.
"Secara teori, kapasitas produksi nasional masih mencukupi. Namun di tingkat konsumen, pasokan justru terbatas secara bersamaan di berbagai merek," jelas Ridho. "Kita perlu memetakan di titik mana terjadi bottleneck atau hambatan antara produsen dan konsumen."
Dalam FGD tersebut, sejumlah produsen membeberkan kendala operasional yang membelit distribusi semen sepanjang Mei-Juni 2026. Indocement mengaku mengalami masalah pengiriman dari Pulau Jawa ke Sumut melalui Pelabuhan Kuala Tanjung dan Belawan akibat gangguan transportasi laut.
Semen Indonesia Group (SIG) mencatat penjualan yang meningkat 16 persen hingga Juli 2026, salah satunya untuk pemulihan pascabencana di Aceh. Namun, perusahaan pelat merah ini menghadapi tantangan produksi karena keterbatasan pasokan batu bara. Sementara itu, Semen Merah Putih sempat terkendala gangguan mesin pabrik dan antrean BBM solar di jalan raya yang menghambat distribusi.
KPPU Kanwil I tidak berhenti pada pengakuan produsen. Penelusuran akan diarahkan untuk mendalami struktur biaya dan mekanisme pembentukan harga dari hulu ke hilir. Jalur distribusi laut menjadi fokus utama dengan melibatkan operator pelayaran, distributor, hingga PT Pelindo.
Ridho menekankan bahwa pemeriksaan akan mencakup kapasitas angkutan, waktu tunggu (dwelling time), dan komponen biaya logistik yang berpotensi menjadi biang keladi lonjakan harga. Hingga saat ini, KPPU belum menyimpulkan adanya pelanggaran persaingan usaha dan akan memverifikasi seluruh data melalui kajian mendalam serta pemantauan langsung di lapangan.