NIAS SELATAN — Rapat paripurna DPRD Kabupaten Nias Selatan berlangsung Jumat (14/8/2026) dengan agenda utama menyimak Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi momen bagi jajaran eksekutif dan legislatif untuk menyerap arah kebijakan nasional yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPRD Nias Selatan Elisati Halawa memimpin jalannya rapat, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Kehadiran Bupati Sokhiatulo Laia dan Wakil Bupati Yusuf Nakhe mempertegas sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyikapi arahan pemerintah pusat.
Rapat paripurna ini juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), meliputi Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Nias, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), serta Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan.
Para staf ahli bupati, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan sejumlah tamu undangan lainnya turut memadati ruang rapat. Kehadiran lintas instansi ini menunjukkan keseriusan dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pokok pikiran dan arah kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pesan-pesan tersebut menjadi bagian penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.
Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Nias Selatan diharapkan semakin terarah setelah mendengarkan arahan langsung dari kepala negara. Momentum ini juga menjadi pengingat bagi seluruh elemen untuk mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata.
Mendengarkan pidato kenegaraan secara bersama-sama tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan. Kegiatan ini dinilai menjadi sarana memperkuat semangat kebangsaan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat Nias Selatan.
Semangat tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui kerja nyata dalam mendukung pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara eksekutif, legislatif, dan Forkopimda menjadi modal dasar dalam merealisasikan program-program yang berpihak pada warga.