SUMATERA UTARA — Wacana pembentukan bursa komoditas nasional kembali mengemuka di tengah upaya pemerintah memperkuat posisi tawar di pasar global. Prasetyo Hadi menyebutkan, komoditas seperti kelapa sawit mentah (CPO), nikel, dan batu bara menjadi prioritas utama yang akan masuk dalam daftar instrumen Icomex, meski daftar finalnya belum dikunci.
"Belum, belum diputuskan. Yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kita yang paling utama. Misalnya CPO, nikel, batu bara," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/8).
Selama ini, harga komoditas strategis Indonesia lebih banyak mengacu pada indeks harga internasional yang ditetapkan di luar negeri. Kondisi ini dinilai kurang menguntungkan karena fluktuasi harga kerap tidak mencerminkan biaya produksi riil di dalam negeri.
"Intinya adalah kedaulatan terhadap barang-barang yang kita miliki harus kita yang menentukan. Selama ini kan enggak," tegas Prasetyo.
Dengan adanya Icomex, pemerintah berharap mekanisme harga dapat lebih berpihak pada kepentingan nasional, tanpa mengabaikan acuan biaya dan harga dunia. "Pasti," jawab Prasetyo singkat saat ditanya apakah perhitungan internasional tetap dipakai.
Pertanyaan besar yang menggantung adalah bagaimana posisi bursa komoditas yang sudah berjalan, yakni Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX). Prasetyo mengisyaratkan opsi penggabungan masih terbuka lebar.
"Bisa jadi kan mungkin bisa gabung, mungkin bisa sendiri," ujarnya.
Langkah ini sejalan dengan tren sejumlah negara penghasil komoditas yang mulai membentuk bursa sendiri. India dengan Multi Commodity Exchange (MCX) dan Malaysia dengan Bursa Malaysia Derivatives menjadi contoh nyata bagaimana harga acuan bisa dibangun dari dalam negeri.
Jika terealisasi, kehadiran Icomex berpotensi mengubah lanskap perdagangan komoditas nasional. Produsen dalam negeri, mulai dari perusahaan perkebunan kelapa sawit hingga smelter nikel, bisa mendapatkan kepastian harga yang lebih stabil.
Bagi pemerintah, bursa ini juga menjadi instrumen strategis untuk memantau arus perdagangan dan mencegah praktik transfer pricing yang merugikan penerimaan negara. Namun, para pelaku pasar masih menunggu detail mekanisme transaksi dan regulasi yang akan diterbitkan.
Belum ada kepastian kapan Icomex resmi beroperasi. Pemerintah masih mengkaji berbagai aspek, termasuk infrastruktur teknologi dan kerangka hukum, sebelum bursa ini diluncurkan.
Rencana ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia serius mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok global. Bukan tidak mungkin, dalam beberapa tahun ke depan, harga CPO dunia justru mengacu pada Icomex, bukan lagi pada bursa di Rotterdam atau Kuala Lumpur.