BATUBARA — Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Parlindungan, S.H., M.H., menilai posisi Batubara strategis sekaligus rawan. Tingginya lalu lintas laut, banyaknya pelabuhan rakyat dan muara sungai, serta garis pantai yang tidak seluruhnya terjangkau Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) menjadi alasan utama pengawasan diperketat.
Operasi ini melibatkan personel dari Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, TNI AL, Polres Batubara, Bea Cukai Kuala Tanjung, Satpol PP, KSOP Kuala Tanjung, unsur Kejaksaan, serta seluruh UPT Imigrasi se-Sumatera Utara.
Batubara berhadapan langsung dengan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Kondisi geografis itu membuka peluang masuknya orang dan barang secara ilegal melalui pelabuhan rakyat dan muara sungai yang tersebar di sepanjang pantai.
Pantai yang tidak seluruhnya terpantau TPI membuat pengawasan berbasis darat saja tidak cukup. Karena itu, operasi digelar lintas instansi agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan jaringan TPPO maupun TPPM.
Apel bersama digelar di Lapangan Upacara PT Inalum dan dihadiri 30 tamu undangan dari jajaran pemangku kepentingan strategis. Hadir di antaranya Bupati Batubara, Kakanwil Bea Cukai Sumut, Kabinda Sumut, Danlanal Tanjung Balai Asahan, Kapolres Batubara, Kajari Batubara, serta Kepala KSOP Kuala Tanjung.
Usai apel, operasi langsung berlanjut dengan patroli laut menggunakan dua kapal Bea Cukai. Patroli menyasar pengawasan orang, barang, hingga kedaulatan teritorial di perairan Batubara.
Sinergi lintas instansi ini disebut sebagai wujud komitmen Imigrasi Sumut menjalankan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Operasi juga sejalan dengan visi Imigrasi untuk Rakyat yang diusung Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko.
Patroli rutin akan terus digelar untuk menjaga perairan Batubara. Pengawasan mencakup lalu lintas orang dan barang yang masuk melalui jalur laut, khususnya di titik-titik yang selama ini sulit dijangkau pos pemeriksaan imigrasi.