MEDAN — Kesepakatan Perubahan APBD 2026 antara Pemkot Medan dan DPRD Medan menempatkan pendapatan daerah pada proyeksi Rp 7,13 triliun. Adapun pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp 592,2 miliar. Angka-angka itu menjadi kerangka utama belanja kota sepanjang sisa tahun anggaran.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas menyebut pos belanja yang disepakati bukan sekadar penyesuaian angka administratif. Menurut dia, perubahan ini jadi instrumen untuk menjawab kebutuhan warga yang dinilai paling mendesak.
Rico menyatakan layanan dasar menjadi elemen yang harus dijalankan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Belanja daerah diarahkan ke program berbasis kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan.
"Melalui dukungan APBD yang kuat dan efektif, berbagai langkah dan strategi pembangunan kota kita harapkan dapat memperkuat program-program berbasis kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, hingga penanganan stunting dan masalah kesejahteraan sosial secara optimal," kata Rico di Medan, Rabu.
Penanganan stunting masuk dalam daftar prioritas bersama kesejahteraan sosial. Dua isu itu kerap menjadi indikator utama pembangunan manusia di kota-kota besar Sumatera Utara.
Struktur Perubahan APBD 2026 menempatkan pendapatan daerah di angka Rp 7,13 triliun. Sementara belanja daerah diproyeksikan Rp 7,73 triliun, lebih tinggi dari sisi pendapatan. Selisih itu ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp 592,2 miliar.
Rico menilai komposisi tersebut mencerminkan kesepakatan eksekutif dan legislatif untuk menyusun anggaran yang sehat. Menurut dia, basis penyusunannya adalah kesejahteraan warga, bukan sekadar keseimbangan fiskal.
"Penyusunan kerangka anggaran ini, mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan APBD yang sehat dan berbasis kesejahteraan warga," sebut dia.
Wali Kota Medan menambahkan, pengalokasian anggaran yang efektif dan transparan menjadi syarat agar kota terus tumbuh. Ia menyebut kota yang maju, inklusif, dan kondusif bagi seluruh warganya sebagai target akhir.
"Pengalokasian anggaran yang efektif dan transparan ini mampu menjadikan Medan sebagai kota yang terus tumbuh maju, inklusif, dan kondusif bagi seluruh warganya," ujarnya.
Dengan perubahan ini, Pemkot Medan memegang kerangka belanja yang lebih besar dari proyeksi pendapatan. Pelaksanaan program kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan stunting akan menjadi ukuran apakah alokasi tersebut berjalan sesuai target.