MEDAN — Tauhid Ichyar, pemerhati lingkungan dan sosial masyarakat, menilai kekayaan alam Indonesia tidak berbanding lurus dengan kondisi dompet warga. Dalam tulisan yang diterima Warta Indonesia, ia menyebut negeri ini seperti orang tua kaya raya yang mewariskan tambang emas, nikel, dan sawit seluas benua, tetapi anak-cucunya di rumah justru berebut token listrik setiap akhir bulan.
Klaim bahwa Indonesia adalah negara termiskin kedua di dunia sudah lama dimentahkan data kredibel seperti Bank Dunia. Secara makro, Indonesia berada di kategori upper-middle income country.
Namun status itu tidak menghapus kenyataan bahwa banyak rakyat hidup di bawah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan cicilan yang tak berkesudahan. Statistik ekonominya mentereng, tapi rakyatnya tetap merasa terhimpit.
Pajak dan pungutan menyumbang porsi raksasa dalam isi kas negara. Rakyat patuh menyetor pajak pertambahan nilai (PPN) dari setiap bungkus mi instan atau liter bensin yang dibeli.
Sementara itu, kontribusi dari perut bumi dan perkebunan raksasa sering kali terasa menguap entah ke mana. Tauhid menyebut rakyat kecil sukarela iuran membangun stadion, tapi giliran konser dimulai, mereka hanya diizinkan jadi tukang parkir di luar pagar.
Indonesia punya nikel yang membuat industri kendaraan listrik global kepincut. Sawitnya meluber ke separuh dunia. Tapi pertanyaan yang jarang dijawab: apakah kesejahteraan ikut menetes ke kantong warga di lingkar tambang dan buruh kebun?
Yang mereka dapatkan di akar rumput bukan kemakmuran, melainkan jalanan rusak berlubang bekas truk hauling, krisis air bersih, dan udara yang dicemari polusi. Nilai tambah komoditas raksasa itu kerap meluncur mulus ke luar negeri atau hanya mempertebal rekening segelintir oligarki.
Negara sibuk membanggakan angka ekspor, sementara warga lokal sibuk menghitung sisa saldo e-wallet demi bertahan hidup sampai gajian minggu depan.
Bagi generasi muda, realitas ini melahirkan sinisme sosial tingkat dewa. Mimpi beli rumah di kota besar kian jauh karena harga tanah naik lebih cepat ketimbang kecepatan internet satelit.
Ingin berinvestasi agar masa depan aman, yang ada malah terjebak inflasi dan biaya hidup yang meroket ugal-ugalan.
Tauhid menegaskan kritiknya tanpa tedeng aling-aling: kekayaan alam Indonesia bukan properti pribadi sekelompok elite yang bisa dikapitalisasi sesuka hati.
Menurutnya, sudah saatnya hasil bumi dan kebijakan fiskal benar-benar berpihak secara radikal kepada keadilan sosial, bukan sekadar kosmetik laporan tahunan pemerintah. Sebab kalau tidak, jargon gemah ripah loh jinawi selamanya hanya akan menjadi lelucon satir terbaik di linimasa media sosial.
Ia menutup tulisannya dengan pertanyaan: butuh berapa ton lagi nikel yang dikeruk sampai dompet warga lokal ikut merasakan "menyala abangku" secara nyata?