Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyampaikan lima prioritas pembangunan daerah kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Medan. Lima prioritas itu mencakup pengembangan RSU Haji Medan berstandar internasional, sinkronisasi pembangunan nasional-daerah, afirmasi Kepulauan Nias, koridor ekonomi Belawan-Kuala Tanjung-Sei Mangkei, serta percepatan pemulihan pascabencana. Pemprov Sumut berharap dukungan pusat, terutama agar proyek RS Haji kembali masuk DRPLN-JM 2025-2029 sebelum perjanjian Indonesia-Korea berakhir 31 Desember 2026.
MEDAN — Lima usulan itu disampaikan langsung Gubernur Bobby Afif Nasution dalam pertemuan dengan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Salah satu yang paling mendesak adalah kelanjutan kerja sama pembiayaan RS Haji Medan dengan Korea Eximbank.
Proyek rumah sakit rujukan internasional itu direncanakan memakai dana Economic Development Cooperation Fund (EDCF), skema pinjaman Pemerintah Republik Korea yang dikelola Export-Import Bank of Korea. Pengajuan sudah berjalan sejak Februari 2024 dengan tawaran bunga 0,05 persen, tenor 40 tahun, dan masa tenggang 10 tahun.
Persoalannya, penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 membuat proyek RS Haji belum tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) periode yang sama. Pemprov Sumut sudah mengirim usulan agar proyek itu dimasukkan kembali ke perencanaan pada 22 September 2026.
"Mengingat perjanjian kerja Indonesia-Korea berakhir pada 31 Desember 2026, percepatan proses menjadi sangat penting agar peluang pembiayaan ini tetap dapat dimanfaatkan," kata Bobby.
Ia meminta Bappenas mendukung upaya tersebut hingga proyek masuk dalam DRPLN-JM 2025-2029.
Prioritas kedua menyangkut sinkronisasi pembangunan nasional dan daerah. Arah pembangunan Sumut sudah tertuang dalam RPJMN 2025-2029, sehingga Pemprov membutuhkan arahan soal keberlanjutan proyek prioritas, termasuk proyek strategis nasional.
Pemprov juga mengusulkan program afirmasi percepatan pembangunan Kepulauan Nias 2027-2029 secara terintegrasi dan tahun jamak. Nias dinilai punya potensi pariwisata, budaya, kelautan, perikanan, dan perkebunan, tetapi terkendala konektivitas, biaya logistik, akses pasar, serta kesenjangan infrastruktur.
"Kami juga berharap lintas kementerian/lembaga dapat memberikan target, pendanaan, dan tahapan pelaksanaan jelas dan terukur. Sekaligus usulan pemberian insentif khusus bagi kawasan afirmasi mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi," ujarnya.
Usulan keempat menyasar pengembangan Belawan-Kuala Tanjung-Sei Mangkei sebagai satu koridor industri dan logistik nasional. Belawan diarahkan menjadi pintu gerbang, Kuala Tanjung sebagai international hub, dan Sei Mangkei sebagai pusat hilirisasi. Pemprov meminta peta jalan serta target pengembangan koridor 2027-2029, termasuk integrasi program dan pendanaan lintas kementerian/lembaga.
Prioritas kelima adalah implementasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera Utara periode 2026-2028. Fokusnya meliputi hunian, infrastruktur dan konektivitas, layanan dasar, pertanian, serta pemulihan sosial ekonomi warga.
"Kami memohon Bappenas menyelesaikan hambatan lintas kementerian/lembaga dengan target yang jelas," kata Bobby.
Dari lima usulan itu, dua di antaranya menyangkut jadwal yang mendesak: berakhirnya perjanjian Indonesia-Korea pada 31 Desember 2026 dan penyusunan target koridor industri periode 2027-2029. Keduanya menuntut kepastian dari pemerintah pusat sebelum masuk tahap pendanaan.