SUMATERA UTARA — PT PLN (Persero) menyalurkan pasokan listrik andal dan layanan pembayaran tagihan listrik ke 107 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Klaten, Jawa Tengah. Sinergi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa melalui kemitraan layanan kelistrikan. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria meninjau langsung kesiapan operasional koperasi tersebut.
PLN telah bersinergi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) melalui penyediaan pasokan listrik yang andal untuk mendukung aktivitas usaha koperasi. Kerja sama ini mencakup pengembangan layanan pembayaran tagihan dan pembelian token listrik melalui KDKMP.
Dengan skema kemitraan tersebut, koperasi dapat menghadirkan fasilitas pembayaran listrik yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat desa. Layanan ini menyasar 107 koperasi yang tersebar di wilayah Klaten.
Riza menegaskan, kehadiran PLN dalam ekosistem KDKMP berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional koperasi. Menurutnya, layanan pembayaran tagihan dan pembelian token listrik yang dihadirkan melalui koperasi memperluas akses masyarakat terhadap layanan kelistrikan.
"Hari ini, atas perintah Bapak Presiden kami melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah dibangun dan sudah diisi, bisa berjalan dan beroperasi," ujar Riza dalam kunjungan tersebut.
Program KDKMP dirancang sebagai penggerak ekonomi desa. Riza menyebut, kehadiran koperasi ini bertujuan meningkatkan lapangan pekerjaan, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan.
"Bapak Presiden menghadirkan Program KDKMP ini agar bisa meningkatkan lapangan pekerjaan, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan. Melalui KDKMP, program pemerintah akan hadir di tengah-tengah masyarakat," kata Riza.
Dalam agenda Kunjungan Program Prioritas KDKMP itu, Riza juga meninjau langsung pelaksanaan layanan pembayaran listrik di koperasi-koperasi tujuan. Peninjauan ini menjadi bagian dari verifikasi lapangan agar operasional koperasi berjalan sesuai rencana.
Pasokan listrik yang andal menjadi prasyarat bagi koperasi desa untuk menjalankan berbagai unit usaha. Tanpa listrik yang stabil, aktivitas produktif seperti pengolahan hasil pertanian, penyimpanan dingin, hingga layanan digital di koperasi akan terganggu.
PLN menempatkan dukungan kelistrikan ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus upaya memperluas basis pelanggan di wilayah pedesaan. Layanan pembelian token dan pembayaran tagihan lewat koperasi juga membuka sumber pendapatan baru bagi KDKMP.
Bagi warga desa, keberadaan layanan listrik di koperasi memangkas jarak dan waktu yang biasanya dihabiskan untuk membayar tagihan ke agen atau kantor PLN terdekat. Koperasi kini berfungsi sebagai titik layanan serbaguna yang menangani kebutuhan kelistrikan sekaligus kebutuhan usaha lainnya.
Peninjauan di Klaten menegaskan posisi KDKMP sebagai kanal distribusi program pemerintah hingga level desa. Keberhasilan sinergi PLN dan Kemendes PDT di 107 koperasi Klaten akan menjadi acuan untuk replikasi di wilayah lain seiring bertambahnya KDKMP yang beroperasi di seluruh Indonesia.