MEDAN — Data Badan Pusat Statistik Sumatera Utara mencatat inflasi tahunan turun bertahap: 4,20 persen pada Juli, 3,23 persen pada Agustus, lalu 2,71 persen pada September 2026. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Evan Butong Daulay menyebut penurunan itu hasil sinergi lintas sektor, bukan kerja satu instansi.
Pemprov Sumut memantau harga dan rantai pasok harian, menggelar Gerakan Pasar Murah serentak, serta melakukan operasi pasar di kabupaten/kota. Intervensi harga juga menyasar komoditas tertentu seperti cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi.
Evan merinci ada 19 program dan kegiatan dalam upaya pengendalian inflasi. Selain monitoring harga, Pemprov mengintegrasikan data stok dan pasokan antar-daerah serta mengembangkan kawasan peternakan unggas dan sapi potong.
Pemantauan harga dan ketersediaan beras dilakukan di Batubara dan Simalungun, disertai rapat koordinasi pengawasan pasokan dan mutu beras. Pemprov juga memperkuat kerja sama dengan BOSSFOOD, mendorong digitalisasi produksi perkebunan, dan mengevaluasi penerapan Harga Acuan Penjualan (HAP) daging sapi.
"Pemprov Sumatera Utara terus memperkuat berbagai upaya pengendalian inflasi melalui sinergi lintas sektor. Langkah yang dilakukan mulai dari monitoring rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah, operasi pasar, penguatan produksi pangan, hingga intervensi stabilisasi harga di kabupaten/kota," ujar Evan.
Menurut Evan, menjaga angka inflasi butuh penguatan sisi produksi dan distribusi. Ketersediaan pasokan dan kelancaran logistik menentukan apakah harga di tingkat konsumen tetap terjangkau.
"Pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui intervensi pasar. Kita juga harus memperkuat ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, menjaga keterjangkauan harga, serta membangun komunikasi yang efektif agar masyarakat mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok," katanya.
Pemprov menyusun rencana aksi dalam tiga tahap. Jangka pendek nol sampai tiga bulan fokus pada pasokan, distribusi, dan keterjangkauan harga. Jangka menengah satu sampai tiga tahun diarahkan meredam gejolak harga pangan dan memperkuat daya beli, sementara jangka panjang tiga sampai lima tahun menargetkan kemandirian pangan dan energi.
Pengamat Ekonomi Sumatera Utara Muhammad Asyari dari Universitas Batuta menilai penurunan inflasi ke 2,71 persen sebagai sinyal positif stabilitas daerah. Ekonom itu tetap mengingatkan agar capaian angka tidak menutupi persoalan daya beli warga.
"Menurut saya, keberhasilan menekan inflasi dari 4,79 persen menjadi 2,71 persen pada September 2026 merupakan sinyal positif yang patut diapresiasi. Karena jelas menunjukkan adanya upaya menjaga stabilitas daerah," ujarnya.
"Keberhasilan pengendalian inflasi harus diikuti dengan upaya memperkuat daya beli masyarakat. Jangan sampai angka inflasi terkendali, tetapi masyarakat masih merasakan beratnya memenuhi kebutuhan sehari-hari," kata Asyari.
Asyari berharap Bobby Nasution terus memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga ketersediaan bahan pokok, dan mendorong produktivitas sektor pangan. Bagi warga Sumut, angka 2,71 persen menjadi ujian berikutnya: apakah harga di pasar ikut turun atau hanya indikator statistik yang membaik.