TELUK DALAM — Seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan diminta meninggalkan pola koordinasi administratif yang sekadar formalitas. Bupati Sokhiatulo Laia menekankan pentingnya implementasi program secara nyata agar manfaatnya langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Instruksi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Nias Selatan, Jalan Arah Sorake Kilometer 5, Teluk Dalam, Selasa (6/5/2026). Forum ini menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan sinergi antar-instansi di tingkat kabupaten.
Mengakhiri Budaya Asal Bapak Senang di Lingkungan Pemkab
Bupati Sokhiatulo memperingatkan jajarannya agar tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi yang kaku. Ia menuntut para kepala dinas dan badan untuk lebih proaktif dalam menjalankan program pembangunan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
Ia menegaskan pimpinan OPD tidak boleh hanya bekerja untuk memenuhi prinsip Asal Bapak Senang (ABS). Koordinasi antar-lembaga harus berorientasi pada hasil akhir yang konkret bagi warga Nias Selatan.
“Pimpinan OPD harus bergerak cepat dan tepat. Koordinasi jangan hanya formalitas, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata di lapangan agar masyarakat merasakan dampak positif dari program pemerintah,” tegas Sokhiatulo di hadapan para pejabat daerah.
Sinergi Kolektif Menjadi Kunci Keberhasilan Pembangunan
Keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin dicapai jika setiap instansi bekerja secara parsial atau sendiri-sendiri. Diperlukan kerja kolektif yang solid untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah terintegrasi dengan baik dari tahap perencanaan hingga eksekusi di lapangan.
Rapat koordinasi strategis ini turut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Amsarno S. Sarumaha. Selain itu, hadir pula jajaran staf ahli bupati, asisten sekretaris daerah, seluruh kepala OPD, serta para kepala bagian di lingkungan Pemkab Nias Selatan.
Bupati berharap setiap program kerja yang dirancang benar-benar menjawab persoalan mendasar di masyarakat. Kehadiran pemerintah harus dirasakan secara nyata melalui pelayanan publik yang optimal dan responsif terhadap dinamika kebutuhan warga.
