MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas memastikan kesiapan daerahnya dalam mengimplementasikan sistem digitalisasi penyaluran bansos. Program ini merupakan bagian dari perluasan transformasi digital tata kelola bansos yang digagas pemerintah pusat.
Mengapa Digitalisasi Bansos Diterapkan di Medan?
Rico Waas menyebut bahwa sistem konvensional selama ini kerap dikeluhkan karena data penerima yang tidak akurat. Dengan sistem baru berbasis data terintegrasi, pemerintah berharap ketidaktepatan sasaran bansos bisa teratasi.
"Kota Medan menjadi salah satu lokasi penting dalam peluasan implementasi digitalisasi bansos nasional dan kita dorong itu," ujar Rico Waas dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Portal Perlinsos di Medan, Senin.
Siapa Saja Agen Pendamping dan Tugasnya?
Pemkot Medan menyiapkan 5.080 agen pendamping sosial yang berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah, termasuk Tim Penggerak PKK. Tugas utama mereka adalah melakukan pendataan dan verifikasi langsung ke lapangan.
Setiap agen ditargetkan mendata lima kepala keluarga per hari. Total ada 792 kepala keluarga yang akan diverifikasi untuk memastikan bansos tepat sasaran.
"Para agen ditugaskan untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap 792 kepala keluarga. Setiap agen mendata lima kepala keluarga per hari," kata Rico Waas.
Bagaimana Sistem Digitalisasi Bansos Bekerja?
Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erliani Budi Lestari, menjelaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi nas menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan terintegrasi.
Melalui sistem ini, seluruh proses mulai dari registrasi, verifikasi berbasis biometrik, hingga penentuan kelayakan penerima bansos akan dilakukan secara transparan dan realtime. Dengan begitu, informasi yang disajikan kepada publik menjadi kredibel, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kota Medan menjadi salah satu lokus penting dalam perluasan implementasi digitalisasi bansos secara nasional, karena dinilai memiliki kesiapan ekosistem pemerintahan yang baik," ujar Erliani.
Apa Dampak Digitalisasi Bansos bagi Warga Medan?
Warga penerima bansos di Medan diharapkan tidak lagi mengalami kendala data ganda atau salah sasaran. Sistem biometrik memastikan bahwa hanya warga yang benar-benar berhak yang akan menerima bantuan.
Selain itu, proses verifikasi yang melibatkan agen pendamping dari PKK dan perangkat daerah diharapkan mampu menjangkau warga hingga ke tingkat kelurahan dan lingkungan RT/RW.
Kapan Digitalisasi Bansos Mulai Diterapkan?
Pemkot Medan belum menyebutkan tanggal pasti implementasi penuh. Namun, sosialisasi dan bimbingan teknis kepada agen pendamping telah dimulai. Proses pendataan dan verifikasi dijadwalkan berjalan bertahap dalam waktu dekat.
Kota Medan Jadi Prioritas Nasional?
Pemilihan Medan sebagai salah satu lokasi pilot project digitalisasi bansos dinilai karena kesiapan ekosistem pemerintahan yang sudah baik. Erliani menegaskan bahwa Medan menjadi lokus penting dalam perluasan implementasi digitalisasi bansos secara nasional.
Apakah Semua Warga Medan Akan Terdata?
Tidak. Digitalisasi ini hanya menyasar 792 kepala keluarga yang sudah terdata sebagai penerima bansos. Agen pendamping akan memverifikasi ulang data tersebut untuk memastikan tidak ada penyimpangan.
Bagaimana Jika Warga Tidak Terdata Tapi Layak Menerima Bansos?
Proses verifikasi oleh agen pendamping di lapangan memungkinkan adanya pembaruan data jika ditemukan warga miskin atau rentan yang belum terdaftar. Data akan diverifikasi berbasis biometrik untuk menghindari kecurangan.
