MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengaku telah menyampaikan teguran kepada Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim berkali-kali sebelum akhirnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Teguran itu disampaikan dalam berbagai bentuk, mulai dari sindiran halus hingga teguran langsung di hadapan kepala daerah.
Teguran Sebelum OTT: Halus, Satire, Sampai Langsung
Bobby mengatakan, pihaknya tidak tinggal diam ketika menemukan kejanggalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai perpanjangan pemerintah pusat, teguran dianggap sebagai langkah awal pembinaan.
"Sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah, jika ada hal-hal yang kami anggap janggal dalam menjalankan roda pemerintahan, tentu kami sampaikan," ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, teguran kepada para kepala daerah dilakukan dengan cara yang bervariasi. "Kami sering bertemu dengan para kepala daerah. Teguran sudah beberapa kali kami sampaikan, baik secara halus, secara satire, maupun secara langsung," katanya.
KPK Amankan Ondim dan Enam Orang Lain
KPK menggelar OTT pada Rabu (1/7/2026) malam dan mengamankan Bupati Langkat Syah Afandin bersama enam orang lainnya. Operasi senyap itu terkait dugaan suap proyek di Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.
Bobby mengaku prihatin atas kasus yang kembali menjerat kepala daerah di Langkat. Sebelumnya, mantan Bupati Langkat Terbit Rencana juga pernah tersandung kasus korupsi.
Yang Paling Dirugikan: Masyarakat dan Anggaran Daerah
Bobby menilai praktik korupsi paling merugikan masyarakat. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kepentingan publik justru disalahgunakan.
"Yang paling dirugikan tentu masyarakat. Uang itu seharusnya dipakai untuk membangun daerah, pendidikan, dan kebutuhan masyarakat. Harapan kami, kejadian seperti ini tidak terulang lagi," ujarnya.
Sistem Secanggih Apapun, Niat Jahat Tetap Cari Celah
Meski demikian, Bobby menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada sistem yang dibangun pemerintah. Integritas individu yang menjalankan sistem menjadi faktor kunci.
"Secanggih apa pun sistem yang dibuat, kalau orang yang menjalankannya memiliki niat tidak baik, pasti akan ada celah untuk melakukan pelanggaran," tegasnya.
