BATAM — Persoalan dasar dalam penyusunan anggaran tahun depan menjadi perhatian serius Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution. Di hadapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ia mempertanyakan dasar perhitungan Rancangan APBD 2027 bagi daerah yang baru saja pulih dari bencana.
Pasalnya, pemerintah daerah di Sumatera Utara saat ini tengah menyusun Perubahan APBD 2026 dan bersiap memasuki tahapan penyusunan R-APBD 2027. Ketidakjelasan acuan ini dinilai bakal mengganggu perencanaan kegiatan di lapangan.
Nilai Rp 1,1 Triliun yang Menentukan Perencanaan
Bobby menjelaskan, kebingungan muncul karena ada dua opsi dasar perhitungan yang berbeda. Daerah harus memilih apakah memakai angka anggaran murni 2026 sebelum TKD dipulihkan, atau setelah pemulihan dilakukan.
“Bagi kami daerah terdampak bencana yang kemarin TKD-nya dipulihkan, ini menjadi pertanyaan besar saat menyusun anggaran 2027. Apakah menggunakan anggaran murni 2026 sebelum TKD dikembalikan, atau setelah pemulihan TKD? Nilai Sumut itu sekitar Rp1,1 triliun, tentu ini sangat menentukan perencanaan kegiatan di lapangan,” tegas Bobby.
Tiga Skenario Alokasi TKD 2027 dari Kemendagri
Menanggapi hal itu, Tito Karnavian mengungkapkan pihaknya telah mengajukan usulan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. Ada tiga skenario alokasi TKD yang disiapkan untuk tahun anggaran 2027.
- Skenario maksimal sebesar Rp 982 triliun.
- Skenario moderat sebesar Rp 932 triliun.
- Skenario minimal sebesar Rp 910 triliun.
Tito menekankan, keputusan akhir besaran alokasi berada di tangan Presiden. Namun, jika ada penambahan anggaran, Kemendagri telah menetapkan dua kelompok daerah sebagai prioritas utama.
Daerah Bencana dan Berfiskal Rendah Jadi Prioritas
“Pertama itu daerah terdampak bencana, termasuk wilayah di Sumatera, Flores, hingga Kepulauan Sitaro. Kemudian adalah daerah berkapasitas fiskal rendah yakni daerah dengan Pendapatan Asli Daerah kecil agar tidak mengganggu belanja wajib dan pembangunan,” ujar Tito.
Para kepala daerah diminta menunggu kepastian angka resmi yang akan disampaikan dalam Pidato Presiden mengenai Nota Keuangan RAPBN 2027 pertengahan Agustus ini. Menurut Tito, pengumuman itu menjadi kunci untuk mengetahui arah kebijakan fiskal nasional.
“Kuncinya ada di pengumuman pertengahan Agustus ini. Dari situ kita bisa melihat apakah angka TKD naik atau tidak. Begitu data resmi keluar, jika belum di-breakdown per daerah, kami akan memberi masukan agar daerah bencana dan berfiskal rendah menjadi prioritas utama,” jelas Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri mengapresiasi kecepatan penanganan sektor kesehatan pascabencana di Sumatera. Ia juga menyoroti dinamika infrastruktur dan stabilitas harga material bangunan di daerah yang tengah dalam masa pemulihan.
