Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menegaskan komitmennya mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha, termasuk memastikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tepat sasaran. Hal ini mengemuka saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke daerah itu, Kamis (3/9).
TAPANULI UTARA — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan siap mendampingi pelaku usaha dari tingkat desa hingga kabupaten agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat menyusul kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke daerah tersebut.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara itu, Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyebut pendampingan diperlukan supaya akses pembiayaan, termasuk KUR, tidak hanya menjangkau pelaku usaha di perkotaan, tetapi juga hingga ke desa-desa.
Mengapa KUR Jadi Perhatian Komisi VII DPR RI?
Rombongan Komisi VII DPR RI yang dipimpin Dr. Saleh Partaonan Daulay menekankan agar penyaluran KUR berjalan sesuai ketentuan dan tidak membebani masyarakat. Ia mengingatkan bahwa untuk plafon hingga Rp 100 juta, tidak boleh ada agunan tambahan yang diminta dari penerima.
"Penyaluran KUR untuk plafon hingga Rp100 juta tidak boleh memakai agunan tambahan. KUR ini dirancang untuk mengembangkan ekonomi rakyat kecil, sehingga aksesnya harus dipermudah agar perekonomian masyarakat di daerah bisa bangkit," tegas Saleh.
Potensi Daerah dan Fokus Modernisasi Pertanian
Pada kesempatan itu, Bupati Jonius memaparkan potensi ekonomi Tapanuli Utara yang bertumpu pada tiga sektor utama: pertanian, industri kerajinan ulos, dan pariwisata. Ia juga menyampaikan sejumlah tantangan yang kerap dihadapi pelaku usaha dalam mengakses permodalan.
Pemkab Tapanuli Utara, kata Jonius, tengah mendorong modernisasi pertanian melalui mekanisasi serta hilirisasi beberapa komoditas unggulan seperti kopi, jagung, dan durian lokal. Upaya ini dinilai penting untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan petani.
"Fokus utama kami adalah membawa Tapanuli Utara menuju daerah yang bertani dan modern. Melalui program mekanisasi dan hilirisasi, kami ingin memfasilitasi para petani dan pengrajin agar produktivitas serta kesejahteraan mereka semakin meningkat," ujarnya.
Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain mengawasi implementasi KUR di lapangan, kunjungan ini juga ditujukan untuk mendorong pengembangan UMKM dan sektor produktif di Tapanuli Utara.
Pihak Pemkab memastikan kesiapan melakukan pendampingan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Dengan begitu, KUR yang disalurkan diharapkan benar-benar dimanfaatkan untuk pengembangan usaha produktif, bukan konsumtif.
