SUMATERA UTARA — Pertamina Patra Niaga menyiapkan sistem subsidi tepat untuk bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi. Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, menyatakan sistem tersebut sudah disiapkan dan tengah dalam tahap pengembangan di beberapa lini.
"Kami sudah menyiapkan sistem bentuk subsidi tepat dan ini untuk BBM dan elpiji," ujar Eko dalam temu media di Yogyakarta, Jumat.
Biometrik untuk Pembelian Elpiji 3 Kg
Untuk elpiji bersubsidi, Pertamina saat ini menerapkan Merchant Apps Pertamina (MAP) yang mewajibkan konsumen memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) saat membeli tabung 3 kg. Sistem ini kini dikembangkan ke arah biometrik.
"Sekarang kami sedang kembangkan ke arah biometrik dengan Dukcapil. Kami lagi bekerja sama untuk bisa nanti transaksi elpiji dengan menggunakan biometrik," jelas Eko.
Penerapan pembelian elpiji 3 kg dengan biometrik masih dalam tahap pengujian. Belum ada jadwal resmi kapan sistem ini berlaku penuh di seluruh wilayah.
Kode Batang dan Penguatan Data Kendaraan untuk BBM
Untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, Pertamina masih menggunakan kode batang melalui aplikasi MyPertamina. Perusahaan juga menjalin kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan instansi terkait untuk memperkuat basis data kendaraan.
Penguatan basis data ini berkaitan dengan rencana pemerintah mengatur pembelian BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
"Kami belum tahu kebijakannya nanti apakah menggunakan kebijakan pengaturan desil maupun tipe kendaraan. Kami sedang menunggu arahan dari pemerintah," kata Eko.
Anggaran Subsidi Energi dan Status Kebijakan Desil
Pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun atau 65,87 persen dari total anggaran subsidi dalam APBN 2026 yang mencapai Rp318,9 triliun. Jika digabung dengan kompensasi, total anggaran untuk ketahanan energi mencapai Rp381,3 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan pembatasan penyaluran Pertalite bersubsidi bagi masyarakat desil 9-10 masih menunggu validasi data. Pemerintah masih memeriksa ketepatan data desil masyarakat untuk memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran.
Artinya, aturan resmi soal siapa yang boleh membeli Pertalite bersubsidi dan berapa kuotanya belum final. Masyarakat belum perlu mengubah kebiasaan pembelian BBM sampai ada pengumuman resmi dari pemerintah.
Yang Perlu Disiapkan Konsumen
Bagi pengguna elpiji 3 kg, pastikan NIK yang terdaftar di MAP sesuai dengan data kependudukan. Ketidakcocokan data berpotensi menghambat transaksi begitu verifikasi diperketat.
Pengguna MyPertamina disarankan memastikan data kendaraan di aplikasi sudah benar dan terbaru. Penguatan basis data kendaraan menjadi dasar pemerintah menentukan skema pembatasan BBM bersubsidi.
Informasi resmi soal jadwal penerapan biometrik, kriteria penerima subsidi, dan mekanisme pembelian dapat diakses melalui kanal Pertamina Patra Niaga dan Kementerian ESDM. Waspadai pihak yang menawarkan jasa pendaftaran atau pengurusan data dengan biaya tertentu, karena seluruh proses resmi tidak dipungut bayaran.
