MEDAN — Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan menyoroti pengajuan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi. Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra. Hadir Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, serta jajaran pimpinan OPD Pemko Medan.
Pandangan fraksi disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura-PKB, Lailatul Badri. Ia menegaskan sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 sangat krusial. Menurutnya, besarnya anggaran tidak berarti apa-apa bila hanya terserap untuk belanja rutin atau proyek fisik yang tidak menyentuh kebutuhan warga.
Pendapatan Naik, PAD Justru Turun 5,59 Persen
Fraksi mencatat pendapatan daerah dalam Rancangan P-APBD 2026 diproyeksikan Rp 7,13 triliun. Angka itu naik sekitar 5,05 persen dibanding APBD sebelum perubahan sebesar Rp 6,79 triliun.
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun 5,59 persen, dari sekitar Rp 4,10 triliun menjadi Rp 3,87 triliun. Fraksi meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan sektor PAD mana yang turun paling signifikan. Mereka juga menuntut strategi konkret mengurangi ketergantungan pada dana transfer.
Sebaliknya, pendapatan transfer meningkat dari sekitar Rp 2,68 triliun menjadi Rp 3,26 triliun atau naik 21,20 persen. Lailatul mempertanyakan komponen dana transfer pusat atau provinsi yang menjadi pemicu utama penambahan tersebut, termasuk apakah dana itu bersifat peruntukan khusus.
Fraksi juga menyoroti potensi kebocoran penerimaan dari pajak dan retribusi. Digitalisasi retribusi dinilai harus benar-benar menutup celah kebocoran, bukan malah membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha.
Anggaran Dinas SDABMBK Melonjak 23,12 Persen, Fraksi Minta Jaminan Terserap Tepat Waktu
Dari sisi belanja, anggaran daerah dalam P-APBD 2026 diproyeksikan Rp 7,73 triliun. Nilai itu naik 12,03 persen dari APBD sebelum perubahan sekitar Rp 6,90 triliun.
Perhatian fraksi tertuju pada Dinas SDABMBK yang anggarannya melonjak 23,12 persen, dari sekitar Rp 830,80 miliar menjadi Rp 1,02 triliun. Lailatul mempertanyakan apakah kenaikan itu benar-benar berdasar kebutuhan darurat warga, khususnya banjir dan infrastruktur, atau sekadar langkah reaktif mengejar penyerapan anggaran menjelang tutup tahun.
Fraksi meminta Pemko Medan menjamin anggaran sekitar Rp 1,02 triliun tersebut terserap efektif, tepat waktu, dan tepat mutu tanpa berujung Silpa. Persoalan banjir perkotaan dan banjir rob di kawasan Medan Utara disebut menjadi perhatian khusus.
Menurut fraksi, tambahan anggaran jangan hanya dipakai untuk proyek tambal sulam. Dana itu harus diarahkan pada penyelesaian persoalan drainase secara permanen serta mitigasi banjir rob.
Dinas Perkimcikataru Naik Rp 182,18 Miliar, Pengawasan PBG Disorot
Sorotan berikutnya diarahkan ke Dinas Perkimcikataru. Anggarannya meningkat dari sekitar Rp 567,09 miliar menjadi Rp 749,28 miliar, bertambah sekitar Rp 182,18 miliar atau 32,12 persen.
Kenaikan itu dinilai harus diikuti percepatan pelaksanaan program. Termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemeliharaan rumah susun, dan penyediaan infrastruktur air bersih.
Lailatul juga mempertanyakan lemahnya pengawasan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Fraksi menduga masih ada bangunan komersial yang beroperasi tanpa izin.
Anggaran Kesehatan Turun 1,88 Persen, Fraksi Desak Penjelasan Pemko
Di sektor kesehatan, Fraksi Hanura-PKB justru mempertanyakan penurunan anggaran Dinas Kesehatan sebesar 1,88 persen. Pagu turun dari sekitar Rp 1,224 triliun menjadi Rp 1,201 triliun.
Penurunan itu dinilai tidak sejalan dengan masih banyaknya keluhan warga soal pelayanan kesehatan. Mulai dari birokrasi administrasi, kepesertaan UHC, hingga kondisi fasilitas kesehatan.
Fraksi meminta Pemko Medan menjelaskan alasan pemotongan tersebut. Mereka juga menuntut strategi pembenahan pelayanan di RSUD Bachtiar Djafar, RSUD Dr Pirngadi, dan seluruh puskesmas.
“Bagaimana strategi pemerintah dalam membenahi sistem pelayanan kesehatan Kota Medan secara menyeluruh agar benar-benar menjadi pelayanan yang layak, responsif dan humanis?” kata Lailatul Badri.
Sementara itu, sektor pendidikan mendapat tambahan anggaran menjadi sekitar Rp 1,45 triliun, naik 3,89 persen.
