SUMATERA UTARA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 telah mencapai Rp 720 triliun, melampaui pagu APBN yang sebesar Rp 693 triliun. Tambahan dana itu mengalir ke daerah yang kesulitan membayar belanja pegawai dan wilayah terdampak bencana. Rincian per daerah belum dipublikasikan, tetapi pemerintah meminta pemda memantau kanal resmi Kemenkeu untuk informasi pencairan.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 sudah menembus Rp 720 triliun. Angka itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Pagu awal TKD dalam APBN 2026 sendiri hanya Rp 693 triliun, sehingga terjadi penambahan sekitar Rp 27 triliun.
Penambahan tersebut bukan tanpa sebab. Pemerintah pusat merespons kebutuhan mendesak sejumlah daerah, mulai dari dukungan fiskal untuk belanja pegawai hingga penanganan bencana alam. Suahasil menegaskan pemantauan terhadap APBD dilakukan secara rinci agar alokasi tambahan tepat sasaran.
Besaran Tambahan dan Peruntukannya
Dari total tambahan tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Rp 10,6 triliun pada awal 2026 untuk daerah terdampak banjir dan longsor. Setelah bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah kembali menggelontorkan bantuan melalui berbagai kementerian dan lembaga (K/L).
Ada pula tambahan TKD senilai Rp 20,5 triliun yang disalurkan ke sejumlah kabupaten dan kota. Dana itu dipakai untuk menutup kesulitan APBD, terutama belanja pegawai dan belanja program lainnya.
"Melihat kebutuhan daerah ada tambahan transfer berapa totalnya Rp 20,5 triliun rupiah di tahun 2026 ini yang diberikan ke sejumlah daerah kabupaten, kota untuk, karena kita lihat bahwa memang ada kesulitan di APBD-nya, dan itu menjadi tambahan transfer," kata Suahasil.
Siapa yang Menerima Tambahan Dana
Berdasarkan penjelasan Suahasil, tambahan TKD menyasar tiga kelompok daerah. Pertama, daerah yang mengalami kesulitan fiskal sehingga tidak mampu memenuhi belanja pegawai. Kedua, daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor. Ketiga, wilayah yang dilanda bencana gempa, seperti NTT, serta daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pemerintah juga menyiapkan Rencana Induk untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyelesaian rencana induk tersebut masih diupayakan pada 2026, dengan melibatkan sejumlah K/L.
Cara Memastikan Daerah Anda Termasuk
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Keuangan belum merilis daftar rinci daerah penerima tambahan TKD. Masyarakat yang ingin mengetahui status pencairan di wilayahnya dapat memantau kanal resmi Kemenkeu, yakni laman kemenkeu.go.id dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
Pemerintah daerah juga berkewajiban mengumumkan alokasi transfer yang diterima melalui dokumen APBD dan laporan realisasi anggaran. Warga bisa menanyakan langsung ke kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat atau mengecek portal transparansi anggaran milik pemda masing-masing.
Jadwal dan Mekanisme Pencairan
Suahasil tidak merinci jadwal pencairan per tahap dalam konferensi pers tersebut. Ia hanya menyebut tambahan dana diberikan secara bertahap mengikuti kebutuhan daerah, termasuk saat bencana susulan terjadi. Untuk informasi jadwal dan bank penyalur, masyarakat diarahkan menunggu pengumuman resmi dari Kemenkeu dan pemda.
Perlu dipahami, TKD bukan bantuan sosial yang disalurkan langsung ke rekening warga. Dana ini masuk ke kas daerah dan penggunaannya ditentukan oleh pemerintah daerah melalui APBD. Karena itu, warga yang ingin tahu manfaatnya perlu melihat program yang dibiayai pemda, bukan menunggu transfer ke rekening pribadi.
Waspadai Modus Penipuan
Kementerian Keuangan tidak pernah memungut biaya apa pun untuk pencairan TKD. Jika ada pihak yang mengaku sebagai calo atau perantara dan menjanjikan jatah dana transfer dengan syarat membayar sejumlah uang, itu penipuan. Laporkan ke kanal pengaduan resmi Kemenkeu atau aparat setempat.
Informasi lengkap mengenai realisasi TKD 2026 dapat diakses melalui laman DJPK Kemenkeu. Masyarakat disarankan hanya merujuk pada sumber resmi pemerintah dan tidak menyebarkan nominal yang belum terverifikasi.
