SUMATERA UTARA — Kementerian Sosial menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4 untuk alokasi Oktober-Desember 2026, tetapi hingga 25 Oktober 2026 belum ada pengumuman resmi soal tanggal pencairan serentak nasional. Keluarga penerima manfaat (KPM) yang namanya masih terdaftar di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu memeriksa status kepesertaan sebelum menagih dana ke rekening. Pengecekan bisa dilakukan lewat cekbansos.kemensos.go.id dengan NIK KTP 16 digit.
Kementerian Sosial kembali mengalokasikan bantuan PKH pada periode terakhir tahun anggaran 2026. Tahap keempat mencakup alokasi Oktober, November, dan Desember, mengikuti pembagian penyaluran triwulanan sepanjang tahun.
Penyaluran tidak dilakukan serentak. Proses administrasi, pemutakhiran data penerima, dan mekanisme pembayaran lewat lembaga penyalur membuat waktu penerimaan dana berbeda di tiap wilayah.
Besaran Bantuan Ditentukan Kategori Keluarga
Berbeda dengan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang nominalnya tetap, besaran PKH dihitung dari indeks bantuan per kategori anggota keluarga. Setiap kategori punya indeks berbeda sesuai kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Nominal yang tercantum dalam ketentuan merupakan indeks untuk satu periode penyaluran tiga bulan. Jumlah yang diterima setiap keluarga bergantung pada komponen yang tercatat dan memenuhi ketentuan PKH.
Kepesertaan juga bisa berubah setelah pemerintah memutakhirkan data. Karena itu, KPM sebaiknya mengecek ulang statusnya menjelang pencairan, bukan mengandalkan penerimaan periode sebelumnya.
Syarat Penerima: Desil 1-4 dan Punya Komponen Keluarga
Penetapan penerima PKH mengacu pada data kesejahteraan sosial pemerintah. Dalam DTSEN, kelompok kesejahteraan masyarakat dibagi menjadi 10 desil, dari desil 1 paling rendah hingga desil 10 paling tinggi.
Keluarga di desil 1 sampai 4 dapat diusulkan sebagai penerima. Pengusulan itu tidak otomatis menjamin penetapan, karena keluarga juga harus memiliki komponen penerima yang sesuai persyaratan PKH.
- Terdaftar dalam data kesejahteraan sosial pemerintah, umumnya desil 1-4 DTSEN.
- Memiliki komponen keluarga yang memenuhi ketentuan program, seperti anggota keluarga dengan kebutuhan kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial.
- Data kesejahteraan diperbarui lewat pemerintah desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos.
Cara Cek Status Penerima lewat HP
Layanan Cek Bansos Kemensos memakai data DTSEN sebagai acuan sasaran bantuan sosial. Pengecekan bisa dilakukan mandiri tanpa datang ke kantor.
- Buka browser di HP dan kunjungi cekbansos.kemensos.go.id.
- Siapkan KTP untuk memastikan NIK yang dimasukkan benar.
- Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP pada kolom yang tersedia.
- Ketik huruf kode verifikasi yang muncul di layar.
- Klik tombol Cari Data.
- Tunggu sistem menampilkan hasil pencarian.
- Periksa status kepesertaan dan informasi bantuan PKH yang tercantum.
Status aktif atau terdaftar tidak selalu berarti dana sudah masuk rekening. Kepastian pencairan tetap harus diperiksa melalui lembaga penyalur.
Jadwal Pencairan dan Bank Penyalur
Hingga 25 Oktober 2026, belum ada pengumuman resmi yang menetapkan tanggal pasti pencairan PKH tahap 4 secara nasional. Pemerintah sebelumnya menyalurkan bantuan sosial melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Mekanisme penyaluran tahap keempat perlu mengikuti ketentuan terbaru yang ditetapkan pemerintah. KPM yang belum menerima dana pada Oktober diminta memantau informasi resmi, bukan menunggu kabar dari sumber tidak jelas.
Jika Bantuan Belum Masuk Rekening
Langkah pertama adalah memeriksa kembali status kepesertaan di Cek Bansos. Jika masih tercatat sebagai penerima, KPM dapat menanyakan perkembangan penyaluran kepada pendamping sosial, pemerintah desa atau kelurahan, atau lembaga penyalur terkait.
Masyarakat diimbau tidak memberikan PIN rekening, kode OTP, atau data pribadi kepada siapa pun yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Pemerintah tidak memungut biaya untuk pencairan bansos, dan informasi resmi hanya disampaikan lewat kanal Kemensos serta lembaga penyalur yang ditetapkan.
