MEDAN — Destanul Aulia menilai pembangunan fisik puskesmas harus menjadi pintu masuk reformasi pelayanan kesehatan primer secara menyeluruh. Pengamat kesehatan Universitas Sumatera Utara itu mengingatkan agar gedung megah tidak berakhir sia-sia karena warga tetap memilih berobat langsung ke rumah sakit.
Pemkot Medan di bawah Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H Zakiyuddin Harahap tengah merevitalisasi 31 fasilitas kesehatan. Rinciannya, tiga puskesmas dibangun baru dan 28 puskesmas direvitalisasi dengan anggaran sekitar Rp125,9 miliar.
Destanul menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan tersebut. Menurut dia, langkah itu penting untuk menghadirkan fasilitas kesehatan yang lebih representatif, modern, dan nyaman bagi masyarakat.
"Saya mengapresiasi kebijakan Wali Kota Medan, Bapak Rico Tri Putra Bayu Waas, yang memberikan perhatian terhadap pembangunan dan renovasi Puskesmas," sebut Destanul Aulia, Senin 19 Oktober 2026.
Gedung Baru Belum Cukup Tanpa Evaluasi Kemampuan Pelayanan
Destanul menekankan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan pelayanan seluruh puskesmas. Penilaian tidak cukup hanya berdasarkan status akreditasi, tetapi harus melihat kemampuan nyata menangani penyakit, kompetensi tenaga kesehatan, kelengkapan alat, ketersediaan obat, kualitas pelayanan, dan ketepatan sistem rujukan.
Ia mempertanyakan mengapa masih ada kasus yang semestinya dapat ditangani di pelayanan primer, tetapi akhirnya harus dirujuk ke rumah sakit. Persoalan itu, menurut dia, perlu dijawab sebelum revitalisasi dianggap berhasil.
Redistribusi Dokter hingga Apoteker Jadi Sorotan
Poin kedua yang disorot adalah redistribusi dan peningkatan kompetensi SDM. Pemkot Medan diminta memastikan setiap puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat.
Dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga laboratorium, dan tenaga kesehatan masyarakat harus mampu bekerja sebagai satu tim pelayanan terintegrasi. Selain keterampilan klinis, kemampuan komunikasi, edukasi kesehatan, dan pelayanan ramah dinilai sama penting.
"Kedua, melakukan redistribusi dan peningkatan kompetensi SDM," sebut Destanul Aulia.
Alat Kesehatan dan Obat Harus Siap Saat Gedung Rampung
Destanul mengingatkan agar puskesmas yang telah direnovasi tidak membuat pasien tetap mencari pelayanan ke fasilitas lain. Penyebabnya bisa alat pemeriksaan tidak tersedia, tidak berfungsi, atau obat yang dibutuhkan tidak mencukupi.
Revitalisasi bangunan, kata dia, harus diikuti kesiapan operasional pelayanan. Kelengkapan alat kesehatan, laboratorium dasar, dan obat-obatan menjadi syarat yang tidak bisa ditawar.
Puskesmas Diminta Aktif Skrining Hipertensi hingga TBC
Pelayanan promotif dan preventif dinilai harus menjadi keunggulan utama puskesmas. Destanul berharap setiap puskesmas memiliki program unggulan sesuai masalah kesehatan di wilayah kerjanya.
Contohnya pengendalian hipertensi, diabetes, tuberkulosis, kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja, serta kesehatan lingkungan. Petugas puskesmas diminta lebih aktif mendatangi masyarakat, melakukan skrining, memberikan edukasi, dan mendampingi kelompok berisiko.
"Petugas Puskesmas harus lebih aktif mendatangi masyarakat, melakukan skrining, memberikan edukasi yang tepat, dan mendampingi kelompok berisiko agar tidak jatuh sakit," jelasnya.
Kepala Puskesmas Perlu Peta Masalah Kesehatan Wilayah
Tanggung jawab kepala puskesmas menurut Destanul tidak berhenti pada kegiatan di dalam gedung. Mereka juga harus memahami kondisi kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
Setiap puskesmas perlu memiliki peta masalah kesehatan, data kelompok berisiko, target pengendalian penyakit, serta program intervensi terukur. Tanggung jawab itu harus didukung kewenangan, sumber daya, dan kolaborasi lintas sektor.
Warga Kota Medan Butuh Layanan Cepat dan Pasti Waktunya
Destanul menyoroti karakteristik masyarakat perkotaan yang membutuhkan pelayanan cepat, mudah, nyaman, dan memiliki kepastian waktu. Digitalisasi pendaftaran, pengurangan waktu tunggu, penataan alur pelayanan, dan penyesuaian jam operasional perlu dipertimbangkan.
"Puskesmas juga harus mampu membangun komunikasi yang baik agar masyarakat merasa dilayani, bukan sekadar diperiksa," katanya.
Poin terakhir, indikator kinerja puskesmas harus berbasis hasil, bukan sekadar kegiatan dan administrasi. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari jumlah kunjungan, kegiatan penyuluhan, atau predikat akreditasi.
"Kita harus mengukur apakah kepuasan masyarakat meningkat, penyakit dapat dikendalikan lebih dini, pasien penyakit kronis mendapatkan pelayanan berkelanjutan, dan rujukan yang sebenarnya tidak diperlukan dapat dikurangi," katanya.
