SUMATERA UTARA — "Jangan khawatir, data akan kami jaga kerahasiaannya dan juga kami jamin ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan," ujar Amalia usai melakukan pendataan terhadap Ketua MPR Ahmad Muzani di Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026).
Sensus yang dimulai Mei lalu ini menjadi agenda strategis pemerintah karena Indonesia belum melakukan pembaruan metode dan dasar penghitungan aktivitas ekonomi selama lebih dari 10 tahun. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kualitas data BPS menjadi penentu akurasi kebijakan dan penyusunan APBN.
"Saya minta agar saudara-saudara sekalian tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan," tegas Prabowo dalam pidatonya. Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas kekhawatiran publik soal potensi penyalahgunaan data untuk kepentingan fiskal.
Berbeda dengan sensus penduduk yang menghitung jumlah jiwa, Sensus Ekonomi 2026 memotret seluruh aktivitas usaha di luar sektor pertanian. Cakupannya luas: mulai dari usaha mikro warung kelontong hingga korporasi besar, meliputi 20 kategori lapangan usaha.
Dari pendataan ini, BPS akan menerbitkan tiga bentuk output utama:
Bagi pelaku bisnis, hasil sensus ini bukan sekadar data administratif. Data tersebut menjadi peta persaingan yang memperlihatkan di sektor mana pasar masih longgar dan di wilayah mana kompetisi sudah jenuh. Investor pun bisa memakai data ini untuk membaca tren perekonomian terkini sebelum memutuskan ekspansi atau penempatan modal.
BPS menargetkan pendataan lapangan selesai hingga akhir bulan ini. Masyarakat yang kedatangan petugas sensus diminta menyiapkan dokumen usaha sederhana, seperti omzet bulanan dan jumlah pekerja, agar proses pendataan berjalan cepat dan akurat.