LANGKAT — Sekretaris Daerah Langkat Amril membuka FGD awal penyusunan RIPPARDA mewakili Plt. Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti. Forum itu menghadirkan ahli perencanaan wilayah dan kota dari Pusat Unggulan IPTEK Pariwisata Berkelanjutan Universitas Sumatera Utara, Dr. Anthony Veery Madianta, bersama tenaga ahli pembanding Adhanil Bushara dan Nur Haitami.
Kepala Dinas Pariwisata Langkat Hj. Nur Elly Heriani Rambe turut hadir bersama para camat dan kepala desa yang wilayahnya memiliki potensi wisata. Kehadiran mereka diminta aktif memberi masukan berbasis kondisi masing-masing desa.
Amril menegaskan pembangunan pariwisata Langkat harus berlandaskan enam prinsip utama. Prinsip itu mencakup keberlanjutan lingkungan, pelibatan masyarakat, keterpaduan destinasi, peningkatan infrastruktur dan tata kelola, optimalisasi promosi digital, serta program yang terukur dan dapat direalisasikan.
Enam prinsip tersebut menjadi rambu bagi perangkat daerah dalam menyusun program prioritas. Tujuannya agar rencana tidak berhenti di dokumen, tetapi benar-benar bisa dijalankan di lapangan.
Dokumen perencanaan pariwisata sebelumnya telah habis masa berlakunya. Karena itu Pemkab Langkat menyusun RIPPARDA untuk periode 2026 sampai 2045.
Amril menyebut penyusunan ulang ini sebagai kesempatan mengevaluasi perjalanan pembangunan pariwisata selama ini. Tantangan dan kendala yang dihadapi menjadi bahan kajian, sekaligus untuk menggali potensi serta keunggulan tiap desa.
"RIPPARDA ini kita susun kembali untuk periode 2026 sampai 2045. Kita harus melihat perjalanan pembangunan pariwisata selama ini, termasuk berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi, sekaligus menggali potensi serta keunggulan yang dimiliki masing-masing desa," ujar Amril.
Pengembangan desa wisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pemandu wisata, homestay, kuliner lokal, kerajinan, dan ekonomi kreatif menjadi prioritas. Masyarakat diharapkan berperan sebagai pelaku utama di sektor itu.
Langkah tersebut dinilai dapat membuka lapangan kerja, menaikkan pendapatan warga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi wisata alam, budaya, sejarah, religi, bahari, dan kuliner juga perlu diintegrasikan agar paket wisata lebih beragam.
Integrasi itu diharapkan memperpanjang lama kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan belanja mereka di Langkat.
Amril menyoroti sejumlah kebutuhan dasar yang harus dibenahi: akses jalan, transportasi, sanitasi, fasilitas keselamatan, pengelolaan sampah, dan konektivitas digital. Semua itu menuntut koordinasi lintas sektor.
Promosi lewat media sosial dan platform digital disebut perlu diperkuat agar potensi wisata Langkat dikenal lebih luas, baik nasional maupun internasional. Perangkat daerah, camat, dan kepala desa diminta menghindari ego sektoral dalam menyusun masukan.
"Perencanaan yang kita susun harus benar-benar menjawab kebutuhan dan tantangan di lapangan," tegas Amril.
Masukan dan rekomendasi dari FGD akan dipakai menyempurnakan RIPPARDA 2026–2045. Pemkab Langkat menargetkan dokumen itu menjadi acuan pembangunan pariwisata yang terarah, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Bukit Lawang dan Tangkahan tetap menjadi modal utama Langkat. Keduanya disebut perlu dikembangkan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar.