MEDAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara mencatat realisasi restrukturisasi kredit dan pembiayaan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah pada November 2025 telah menyentuh angka Rp1,23 triliun. Angka tersebut merupakan akumulasi penanganan hingga Januari 2026.
Kepala OJK Sumut, Khoirul Muttaqien, mengungkapkan bahwa nilai tersebut terdiri dari sektor perbankan sebesar Rp967,17 miliar dan sektor Perusahaan Pembiayaan serta Modal Ventura (PVML) sebesar Rp266,56 miliar. “Total restrukturisasi mencapai Rp1,23 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima baru-baru ini.
Debitur UMKM Mendominasi Sektor Perbankan
Di sektor perbankan, restrukturisasi kredit didominasi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan porsi mencapai 91,41 persen. Sementara itu, debitur non-UMKM hanya menyerap 8,59 persen dari total restrukturisasi perbankan. Pola sebaliknya terjadi di sektor PVML, di mana kelompok non-UMKM justru mendominasi dengan 63,02 persen, sedangkan UMKM sebesar 36,98 persen.
Khoirul menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan implementasi dari POJK 19/2022 yang mengatur perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bagi masyarakat terdampak bencana alam. “Tingginya realisasi restrukturisasi menunjukkan industri jasa keuangan di Sumatera Utara terus berupaya menjaga keberlanjutan usaha dan kemampuan bayar masyarakat terdampak banjir,” tambahnya.
Kabupaten Langkat Catat Penyaluran Tertinggi
Secara geografis, penyaluran restrukturisasi di sektor perbankan paling besar terjadi di Kabupaten Langkat dengan share mencapai 29,2 persen. Posisi berikutnya ditempati Kota Medan sebesar 27,7 persen dan Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 14,2 persen.
Sementara itu, untuk sektor PVML, Kota Sibolga menjadi wilayah dengan realisasi tertinggi yaitu 23,9 persen. Disusul Kota Medan sebesar 19 persen dan Kabupaten Labuhanbatu sebesar 18,4 persen.
Secara total, sektor perbankan melayani 46.065 debitur, sedangkan sektor PVML mencatat 27.083 rekening pembiayaan yang mendapatkan keringanan. Langkah ini dinilai krusial mengingat banjir November lalu melumpuhkan aktivitas ekonomi di sejumlah daerah, terutama sektor perdagangan dan jasa skala kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.
