MADINA — Belasan tahun aktivitas tambang emas ilegal berlangsung di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, tanpa penanganan tuntas. Kini, wacana solusi nasional pun mengemuka di tengah kerusakan lingkungan yang semakin parah.
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PKS, Abdul Rahim Siregar, mendesak pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk segera merumuskan kebijakan bersama. Menurutnya, persoalan ini sudah melampaui batas kewenangan daerah.
“Ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan kebijakan kabupaten atau provinsi. Harus ada kebijakan nasional. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus mencari solusi,” ujar Abdul Rahim, Senin (18/05/2025) usai bertemu dengan Bupati Madina.
Opsi Melegalkan Tambang Rakyat
Salah satu opsi yang mulai dibahas adalah melegalkan aktivitas pertambangan melalui skema Pertambangan Rakyat. Abdul Rahim menilai langkah ini bisa mengubah status ribuan penambang tradisional yang selama ini dianggap ilegal.
“Bila perlu, pertambangan rakyat dijadikan solusi. Sehingga rakyat di sana tidak merasa bersalah. Mereka resmi menambang, dan apa yang didapatkan juga halal,” katanya.
Ia menambahkan, Pemkab Madina saat ini telah mengantongi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan tengah memperjuangkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Abdul Rahim menyatakan siap mendukung langkah tersebut selama sesuai regulasi dan untuk kesejahteraan masyarakat.
Air Sungai Berubah Warna Seperti Kopi Sanger
Di balik wacana legalisasi, kerusakan lingkungan sudah terjadi. Abdul Rahim menyebut air di sejumlah sungai di wilayah tambang, khususnya Sungai Batang Natal, telah berubah warna keruh pekat.
“Ini sangat mengganggu, apalagi air adalah sumber hajat hidup kita ke depan. Harus ada penertiban. Jangan biarkan segelintir orang memanfaatkan dan merusak lingkungan hanya untuk keuntungan pribadi,” ujarnya.
Kondisi itu, menurutnya, sudah berlangsung lama dan terus memburuk tanpa penindakan berarti dari aparat.
Aparat Diminta Bertindak Tegas
Abdul Rahim juga meminta aparat penegak hukum (APH) bergerak total dalam menertibkan tambang ilegal. Ia menekankan semua pihak harus kembali ke tugas pokok dan fungsi masing-masing agar kerusakan lingkungan tidak meluas.
“Saya sudah berbincang dengan Pak Bupati terkait penataan, termasuk rencana pertambangan rakyat ke depan. Kalau ini tidak dilakukan, saya yakin Sungai Batang Natal akan terus seperti itu,” katanya.
Pembahasan lanjutan diharapkan melibatkan Bupati Madina, Gubernur Sumatera Utara, hingga Kementerian ESDM. Abdul Rahim menekankan, setiap langkah pembangunan ke depan harus memperhatikan dampak lingkungan dan kesejahteraan warga setempat.
