MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta jajarannya tidak hanya bekerja di atas kertas. "Apapun hasil rapat yang sudah kita laksanakan, realisasinya harus benar-benar terlaksana. Jangan cuma di atas kertas realisasinya, harus ada progres," tegasnya usai memimpin rapat forum koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi realisasi anggaran serta capaian pelaksanaan PHTC dan PSD, Senin.
Enam Program Prioritas yang Harus Terealisasi
Pemprov Sumut memiliki enam program unggulan dalam kategori PHTC. Program-program tersebut mencakup PUBG (Program Unggulan Bersekolah Gratis), Probis (Program Berobat Gratis), Jaskop (Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan), Cerdas (Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif), Instansi (Infrastruktur Strategis Terintegrasi), dan Prestice (Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice).
Bobby mencontohkan program Cerdas yang tidak hanya bersifat seremonial. "Misalnya seperti cerdas cermat atau sejenis kegiatan yang bisa meningkatkan SDM. Kegiatannya melibatkan masyarakat juga," ujarnya.
Anggaran Rp5,7 Triliun dan Realisasi yang Masih Setengah Jalan
Berdasarkan data Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumut, penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) per 1 April 2026 telah mencapai 100 persen. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) mencapai Rp5,7 triliun, dengan nilai belanja pengadaan Rp5,3 triliun.
Namun, realisasi pengadaan barang dan jasa OPD baru mencapai 1.478 paket pekerjaan dengan nilai Rp1,8 triliun. Angka ini setara dengan 50,34 persen dari total anggaran yang tersedia.
Keterkaitan Antar Sektor dan Evaluasi Bantuan yang Tidak Tepat Sasaran
Gubernur menekankan pentingnya sinkronisasi antar perangkat daerah. Sejumlah program memiliki keterkaitan antarsektor, seperti pembangunan irigasi yang berhubungan langsung dengan sektor pertanian. "Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antar-OPD guna memastikan kebutuhan dan target program terpenuhi," kata Bobby.
Ia juga meminta setiap program yang sudah berjalan dievaluasi secara menyeluruh. Pengalaman saat berkunjung ke beberapa daerah, Bobby menemukan bantuan yang kurang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. "Contoh pengalaman saat berkunjung ke beberapa daerah, di mana ditemukan bantuan yang kurang sesuai atas kondisi, dan kebutuhan masyarakat setempat," jelasnya.
Waktu Tersisa 186 Hari, OPD Diminta Segera Tuntaskan Pengadaan
Wakil Gubernur Sumut Surya mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026 tersisa sekitar 186 hari kalender kerja. Ia meminta seluruh OPD menuntaskan proses pengadaan barang dan jasa sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
"Saya juga ingatkan untuk seluruh OPD segera membuat perencanaan untuk tahun 2027," ucap Surya.
Pihaknya mengingatkan agar sisa waktu pelaksanaan program dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan.
