Medan — Komisi D DPRD Sumatera Utara berkomitmen mengawasi penyelesaian proyek infrastruktur PT KAI yang tertunda. Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, menegaskan akan segera mengundang pihak PT KAI Regional Sumut melalui rapat dengar pendapat untuk meminta keterangan langsung.
Sibarani menilai banyaknya proyek mangkrak pada pembangunan infrastruktur milik PT KAI tidak dapat dipandang sebagai hal biasa. Menurut dia, pembangunan yang terbengkalai tidak hanya mubazir tetapi juga mengganggu nilai estetika lingkungan.
"Selain itu juga mubazir, itu juga mengganggu nilai estetika lingkungan ataupun pandangan. Karena itu seakan tidak berguna, makanya kita harus panggil mereka untuk meminta penjelasan apa yang menjadi persoalan terkait hal itu," ujarnya pada Sabtu (2/5/2026).
Mantan Ketua DPRD Simalungun tersebut menekankan bahwa proyek yang sudah bertahun-tahun tidak selesai di Kota Medan harus segera dirampungkan. Jika anggaran menjadi kendala, Sibarani akan menanyakan bagaimana perencanaan awal proyek tersebut sehingga bisa sampai mangkrak.
Selain proyek mangkrak, Sibarani juga menyoroti masih banyaknya titik lokasi di Sumatera Utara yang belum memiliki palang perlintasan kereta api. Dia menekankan infrastruktur ini menjadi kunci untuk memitigasi kecelakaan dan memastikan lalu lintas kereta api berjalan aman dan lancar.
Sibarani menegaskan bahwa palang perlintasan tidak hanya perlu diprioritaskan di jalan besar atau jalan raya di kawasan perkotaan, tetapi juga harus tersebar merata di ruas-ruas jalan di setiap daerah yang dilintasi jalur rel kereta api.
Dalam rapat dengar pendapat mendatang, Komisi D DPRD Sumut akan mendorong PT KAI untuk meningkatkan pembangunan palang perlintasan di titik-titik yang saat ini masih belum ada. Sibarani berjanji akan meminta data lengkap mengenai lokasi-lokasi yang perlu diperbaiki untuk memastikan pengawasan berjalan maksimal.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Sumut untuk mengoptimalkan sistem operasional dan infrastruktur kereta api demi keselamatan masyarakat Sumatera Utara.