MEDAN — Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga itu diawali penyampaian tindak lanjut hasil evaluasi Mendagri oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut, Timur Tumanggor. Timur yang juga Pj Sekda Sumut menjabarkan struktur perubahan APBD 2026, mulai dari pendapatan daerah, belanja daerah, rekapitulasi pagu OPD, hingga alokasi anggaran program nasional.
“Pemprov Sumut telah mengupayakan ketepatan setiap tahapan, dari perubahan RKPD hingga Ranpergub. Sesuai dengan pasal 6 Permendagri 9/2021,” ucap Timur dalam rapat tersebut.
Berdasarkan penyesuaian hasil evaluasi, pendapatan daerah P-APBD 2026 ditetapkan Rp12,955 triliun. Angka itu meningkat Rp1,29 triliun dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp11,664 triliun, dengan kenaikan sebagian besar bersumber dari transfer pemerintah pusat.
Dari sisi belanja, terjadi kenaikan Rp1,658 triliun dari sebelumnya Rp11,678 triliun menjadi Rp13,337 triliun. Timur menyebut hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kedua rancangan sebelum ditetapkan sesuai ketentuan.
“Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan Ranperda dan Ranpergub. Kedua rancangan disempurnakan sesuai hasil evaluasi dan ditetapkan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap menilai hasil evaluasi Kemendagri tidak membawa perubahan signifikan terhadap rancangan P-APBD 2026. Menurut dia, rancangan anggaran tersebut tidak mendapat banyak koreksi dari pemerintah pusat.
Meski begitu, Yahdi memberi sejumlah masukan, terutama soal transfer dana ke kas daerah. Ia meminta Pemprov Sumut terus membangun komunikasi dan pendekatan kepada pemerintah pusat karena kebutuhan pemulihan pascabencana alam masih banyak.
Yahdi juga mendorong pencarian alternatif sumber pembiayaan, salah satunya melalui skema pinjaman daerah. Pemprov Sumut, katanya, perlu segera menyurati dan mendekati PT Inalum terkait kemungkinan pemutihan utang.
“Pemprov Sumut tetap melakukan pendekatan ke pemerintah pusat karena dampak bencana juga belum usai. Lobi ke Inalum agar hutang bisa diputihkan,” ucap Yahdi.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut Benny Sihotang meminta Pemprov Sumut melakukan terobosan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan daerah. Sejumlah alternatif yang dijajaki antara lain pinjaman daerah, penerbitan obligasi, serta kerja sama pembiayaan dengan Bank Sumut dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Benny menekankan pembiayaan alternatif tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Menurut dia, APBD murni tidak lagi bisa diandalkan sepenuhnya.
“Kita tidak bisa lagi berharap dari APBD murni. Maka harus dicari pembiayaan lainnya. Saran kami, pinjaman itu nantinya dikhususkan untuk infrastruktur saja,” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri seluruh pimpinan OPD, pimpinan BUMD, serta para ketua fraksi DPRD Sumut.