MEDAN — Anggota DPRD Medan El Barino Shah yang juga Ketua Pansus PAD mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH), camat, lurah, hingga kepala lingkungan (kepling) untuk fokus meningkatkan pelayanan kebersihan. Menurutnya, tanpa pelayanan yang baik, kesadaran warga membayar retribusi sampah akan sulit ditingkatkan.
“Selama ini banyak masyarakat mengeluhkan persoalan sampah karena minimnya fasilitas, seperti tidak tersedianya TPS. Selain itu, keterlambatan pengangkutan sampah juga kerap menjadi persoalan,” ujar El Barino kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).
Prioritas: TPS Tersedia dan Pengangkutan Tepat Waktu
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, langkah pertama yang harus dilakukan Pemko Medan adalah memastikan ketersediaan tempat pembuangan sementara (TPS) dan bak sampah di setiap lingkungan. Ia juga meminta jadwal pengangkutan sampah tidak molor, terutama di kawasan permukiman padat penduduk.
“Jangan ada lagi sampah berserakan di lingkungan warga. Pengangkutan sampah harus tepat waktu,” katanya.
Potensi PAD dari Retribusi Wajib Sampah
El Barino menyebut, perbaikan pelayanan kebersihan berpotensi langsung menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi wajib sampah (WRS). Ia mengungkapkan, masih banyak warga yang rutin membayar uang sampah namun tanpa kwitansi resmi dan belum terdaftar sebagai wajib retribusi.
“Ke depan, warga yang selama ini membayar retribusi tanpa kwitansi hendaknya didata menjadi WRS resmi. Lurah dan kepling juga perlu melakukan pendekatan persuasif agar masyarakat mau menjadi peserta WRS,” ujarnya.
Pansus Akan Panggil DLH dan Camat Se-Kota Medan
Untuk memastikan langkah ini berjalan, El Barino mengatakan pihaknya akan memanggil DLH dan seluruh camat se-Kota Medan dalam pembahasan Pansus PAD mendatang. Panggilan ini bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan kebersihan sekaligus meminimalkan potensi penyelewengan retribusi sampah.
“Kita ingin memaksimalkan pengelolaan kebersihan, meningkatkan jumlah WRS, sekaligus meminimalkan potensi penyelewengan retribusi sampah,” pungkasnya.
