SUMATERA UTARA — Kebijakan tegas ini diumumkan Amran di Jakarta, Senin (31/8), sehari setelah ia menjawab pertanyaan awak media di Karawang, Jawa Barat. Pemberhentian tersebut merupakan bagian dari agenda pembersihan birokrasi di sektor pertanian yang menaungi sekitar 52 ribu pegawai.
Deposit Judi Daring Mencapai Rp200 Juta
Amran memastikan pencopotan 13 pejabat terkait judi daring telah melalui proses verifikasi dan penelusuran laporan yang lengkap. Ia menyebut, salah satu pejabat yang dicopot memiliki nilai deposit judi daring hampir mencapai Rp200 juta.
"Saya sebagai bapaknya mereka, saya harus bina ke jalan yang baik. Bina mereka supaya dia menjadi manusia yang baik, pelayan yang baik, pegawai teladan, ASN teladan. Jadi saya wajib membinanya," kata Amran.
Menurut dia, sebagian pejabat yang dicopot sempat diberikan pembinaan dan peringatan sebelumnya. Namun, karena pelanggaran kembali terjadi, pencopotan permanen menjadi langkah terakhir yang ditempuh.
Karier 14 Pejabat Kini di Ujung Tanduk
Berbeda dengan kasus judi daring, 14 pejabat lain dicopot pada Selasa (18/8) karena dugaan penyimpangan penggunaan uang bernilai miliaran rupiah. Mereka yang terkena sanksi terdiri dari pejabat eselon I, eselon II, hingga eselon III.
Amran menekankan pencopotan ini bukan hukuman akhir. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian kini memeriksa fakta-fakta pelanggaran untuk memastikan proses berjalan adil dan transparan.
"Apabila pemeriksaan menemukan adanya kerugian negara, kasus tersebut akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Apa Nasib Pejabat yang Terbukti Bersih?
Sebaliknya, Amran menjanjikan pemulihan posisi bagi pejabat yang terbukti tidak melakukan pelanggaran. Mereka akan dikembalikan ke jabatannya dan diberikan kesempatan pengembangan karier berdasarkan kinerja serta prinsip objektivitas dalam sistem birokrasi.
Mentan memastikan langkah bersih-bersih ini akan berlanjut jika ditemukan pelanggaran baru. Pemerintah, kata dia, berkomitmen membangun Kementerian Pertanian yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Kebijakan ini tidak mempengaruhi operasional kementerian. Dengan jumlah pegawai mencapai sekitar 52 ribu orang, fungsi pelayanan publik di sektor pertanian tetap berjalan normal.
