MADINA — Ketua LSM Aliansi Penyelamatan Indonesia (API) Sumut, Andi Khoirul Harahap, menyebut angka 1.370 anak putus sekolah di Madina sebagai bukti kegagalan kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan setempat. Kritik itu disampaikannya kepada awak media pada Sabtu (12/9), menanggapi data anak tidak sekolah yang mencakup jenjang SD dan SMP.
Andi menilai langkah Kadisdik Madina yang baru memberikan tenggat dua minggu kepada jajaran untuk mendata ulang akar masalah sebagai respons yang terlambat. Menurutnya, kebijakan itu menunjukkan birokrasi tidak siap menghadapi krisis pendidikan yang sudah berlangsung.
Kadisdik Akui Madina Tertinggi di Sumatera Utara
Kepala Dinas Pendidikan Madina, dr. MHD Faisal S, mengakui angka anak putus sekolah di wilayahnya tergolong tertinggi di Sumatera Utara. Pengakuan itu disampaikannya saat mendatangi salah satu keluarga yang memiliki empat anak tidak bersekolah, Selasa (1/9/2026).
"Menurut saya, siswa putus sekolah di Madina tergolong tertinggi di Sumatera Utara. Kejadian anak putus sekolah di Madina mencapai 1.370 anak. Jumlah ini meliputi SD dan SMP," ujar Faisal.
Faisal mengklaim Dinas Pendidikan berkomitmen menekan angka tersebut. Ia menginstruksikan tim pengawas dan Koordinator Wilayah (Korwil) mengidentifikasi penyebab pasti, baik faktor ekonomi maupun kendala administrasi.
"Terkait dengan jumlah tersebut, saya harapkan data atau laporan itu dalam dua minggu ini sudah sampai kepada saya, agar kita tahu penindakan ini akan jadi seperti apa," aku Faisal.
Desakan Turun ke Lapangan, Bukan Pencitraan
Andi menuding Kadisdik Madina hanya sibuk dengan retorika dan pencitraan di depan kamera. Ia mempertanyakan ke mana anggaran pendidikan selama ini mengalir.
"Angka 1.370 anak putus sekolah ini bukan sekadar statistik biasa, ini adalah bukti nyata kegagalan kepemimpinan Kadisdik Madina. Jangan cuma sibuk omon-omon, turun ke lapangan, lalu bikin pencitraan di depan kamera seolah-olah baru kaget melihat realita ini. Ke mana saja anggaran pendidikan selama ini?" tegas Andi.
Menurut Andi, warga tidak membutuhkan janji manis atau instruksi dadakan yang muncul setelah kasusnya viral. Yang dibutuhkan, katanya, adalah solusi konkret dan tindakan cepat.
"Rakyat tidak butuh janji manis atau instruksi dadakan setelah kasusnya viral. Yang dibutuhkan adalah solusi konkret dan tindakan cepat. Kalau cara kerjanya lambat seperti ini, mau dibawa ke mana masa depan ribuan anak di Madina? Kita menuntut evaluasi total dan transparansi penggunaan anggaran alokasi penanganan anak tidak sekolah," tambahnya.
Janji Dinas Dinilai Masih Normatif
Komitmen Dinas Pendidikan Madina untuk menekan angka putus sekolah dinilai publik masih sebatas pernyataan normatif. Sementara kualitas akses pendidikan di kabupaten itu terus menjadi sorotan.
Data 1.370 anak yang tidak bersekolah mencakup dua jenjang sekaligus, SD dan SMP. Identifikasi penyebab oleh tim pengawas dan Korwil disebut masih berjalan dengan tenggat dua minggu sejak instruksi Kadisdik.
