SUMATERA UTARA — Rosatom menandatangani kesepakatan pasokan listrik dari PLTN terapung berkapasitas 200 MW ke Maluku Utara pada 16 Oktober 2026 di Moskow. Proyek dua unit FPU-100 ini sepenuhnya dibiayai swasta lewat skema B2B, tanpa menyentuh APBN. Listrik pertama diperkirakan baru mengalir paling cepat lima tahun setelah kontrak pasokan berlaku.
Kesepakatan itu diteken di sela ajang Russian Energy Week, melibatkan Rosatom State Corporation sebagai pemasok teknologi dan PT Pembangkit Listrik Nuklir sebagai mitra Indonesia. Lokasi pembangkit direncanakan di wilayah utara Pulau Halmahera, Maluku Utara. Konfirmasi ini masuk ke Jakarta lewat keterangan tertulis Rosatom, Senin (19/10).
Dua Reaktor RITM yang Sudah Teruji di Kapal Pemecah Es
PLTN terapung ini akan memakai dua unit FPU-100, masing-masing berkapasitas 100 MW. Keduanya mengandalkan reaktor nuklir seri RITM, teknologi yang sudah dipakai bertahun-tahun pada armada kapal pemecah es bertenaga nuklir Rusia.
Rosatom menyebut reaktor tersebut terbukti efisien, andal, dan aman. Pembangkit dirancang menghasilkan listrik rendah karbon untuk menopang kebutuhan energi sekaligus aktivitas ekonomi di Maluku Utara.
Meski kontrak sudah diteken, masyarakat Halmahera belum bisa menikmati listriknya dalam waktu dekat. Rosatom memperkirakan pasokan pertama baru tersedia paling cepat lima tahun setelah ketentuan utama kontrak pasokan listrik mulai berlaku.
Klaim Ekspor Listrik PLTN Terapung Pertama di Dunia
Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev menyebut proyek ini sebagai ekspor pasokan listrik pertama di dunia yang memakai pembangkit nuklir terapung. Menurut dia, kerja sama energi nuklir dengan Indonesia bergerak cepat, termasuk dibahas dalam pertemuan Rosatom dengan Presiden Prabowo Subianto belum lama ini.
"Saya ingin menekankan arti penting bersejarah dari pencapaian ini, yakni kesepakatan ekspor pertama di dunia untuk pasokan listrik dari pembangkit listrik terapung," kata Likhachev.
Ia menambahkan cakupan pembicaraan jauh lebih luas dari sekadar jual beli listrik. "Kami sedang membangun landasan bagi kemitraan jangka panjang," ujarnya. Rosatom menyatakan siap memasok teknologi nuklir yang sudah teruji, dan menilai keterlibatan swasta dengan dukungan pemerintah bisa membuka jalan pengembangan infrastruktur nuklir di Indonesia.
Investasi Swasta, APBN Tidak Dipakai
Direktur PT Pembangkit Listrik Nuklir, Yudi Utomo Imardjoko, menegaskan proyek ini murni kerja sama antarbadan usaha atau business-to-business (B2B). Investasi datang dari sektor swasta dan tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
"Penting untuk ditekankan bahwa proyek ini sepenuhnya disusun sebagai kerja sama antarbadan usaha (B2B), yang digerakkan oleh investasi sektor swasta tanpa bergantung pada pendanaan dari APBN Indonesia," kata Yudi.
Ilmuwan nuklir itu menilai tenaga nuklir layak jadi pilihan untuk menutup kebutuhan listrik yang terus naik, khususnya di kawasan Indonesia timur. "Kami sangat meyakini bahwa penyediaan listrik yang bersih, andal, dan bebas emisi karbon bagi masyarakat merupakan hal penting untuk menjamin masa depan energi Indonesia dalam jangka panjang," ujarnya. Yudi juga mengapresiasi dukungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rusia yang memfasilitasi kerja sama tersebut.
Dukungan Politik dan Taruhan Jangka Panjang
Investor PT Pembangkit Listrik Nuklir, Haji Romo Nitiyudo Wachjo, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyebut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada dirinya dan Yudi untuk menggarap PLTN 200 MW di Halmahera Utara.
"Melalui kesepakatan bersejarah ini, kami sedang meletakkan dasar bagi era baru pengembangan energi yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku Utara dan berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia bagian timur secara lebih luas," kata Romo.
Bagi Indonesia, kesepakatan ini menandai masuknya pemain asing ke sektor nuklir sipil lewat jalur swasta, bukan belanja negara. Namun tenggat lima tahun sebelum listrik pertama mengalir membuat proyek ini lebih tepat dibaca sebagai taruhan jangka panjang untuk kebutuhan energi Indonesia timur, bukan solusi cepat.
