SUMATERA UTARA — Bahlil Lahadalia angkat bicara soal keluhan pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah. Usai meresmikan penyalaan perdana bantuan listrik di Dusun Krembeng, Purworejo, Senin (22/6/2026), ia menegaskan bahwa pemerintah sudah menjamin kecukupan batu bara nasional. "Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta ton. Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional sebesar 180 sampai 190 juta ton," ujarnya.
Kebutuhan Terpenuhi, Kontrak Baru 134 Juta Ton
Bahlil merinci, dari penugasan yang membengkak itu, PLN baru mengontrak 134 juta ton. Artinya, masih ada sekitar 18 juta ton yang belum dikontrakkan. "Di mananya ada kekurangan?" tanya Bahlil retoris. Menurutnya, tugas Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) hanya sampai pada pemberian izin dan penugasan produksi. Urusan mengangkut batu bara dari mulut tambang ke mulut cerobong pembangkit, itu sepenuhnya wewenang PLN.
"Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," tegas Bahlil.
Pemadaman Bergilir: PLN Diminta Bergerak Cepat
Bahlil mengaku menerima laporan pemadaman bergilir di beberapa wilayah. Ia langsung berkomunikasi dengan Direktur Utama PLN untuk meminta langkah mitigasi. "Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan," ujarnya.
Ia menekankan, urusan operasional kelistrikan sepenuhnya di bawah kendali PLN. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator yang menyiapkan kebijakan dan aturan. "Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan kita. Kita regulasinya, sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," kata Bahlil.
Pesan Tegas: Pemerintah Sudah, Tinggal PLN Eksekusi
Bahlil berharap PLN segera merealisasikan langkah mitigasi agar distribusi batu bara ke pembangkit berjalan mulus dan pemadaman tak terulang. "Pemerintah sudah tegas, tinggal PLN segera merealisasikannya," pungkasnya. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa Kementerian ESDM tak akan mentolerir gangguan pasokan yang berlarut-larut, terutama di tengah kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat.
