SUMATERA UTARA — Anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2027 dipangkas Rp11,4 triliun, dari usulan Rp272,94 triliun menjadi Rp261,5 triliun setelah Banggar DPR dan pemerintah menyepakati perubahan parameter volume penyaluran. Pemangkasan ini menyentuh subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kilogram, dua jenis subsidi yang paling banyak dinikmati rumah tangga dan pelaku usaha kecil. DPR memperingatkan pengurangan anggaran berisiko salah sasaran selama data penerima belum dibenahi.
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati penurunan pagu subsidi energi dalam RAPBN 2027. Keputusan diambil setelah pembahasan di tingkat panitia kerja hingga pembicaraan tingkat I.
Pemerintah semula mengusulkan pagu subsidi energi Rp272,94 triliun dalam RAPBN 2027 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto ke DPR pada Agustus lalu. Angka itu berubah menjadi Rp261,5 triliun, atau turun Rp11,4 triliun.
DPR RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi undang-undang pada Selasa (29/4/2026).
Besaran Subsidi BBM dan LPG 3 Kg yang Dipangkas
Perubahan tidak hanya terjadi pada total pagu, tetapi juga pada parameter volume penyaluran. Volume BBM turun dari 20 juta kiloliter menjadi 19,56 juta kiloliter, sedangkan volume LPG 3 kg dipangkas dari 8,9 juta metrik ton menjadi 8 juta metrik ton.
Subsidi BBM jenis tertentu turun dari usulan awal Rp28,69 triliun menjadi Rp28,34 triliun. Penurunan lebih besar terjadi pada LPG tabung 3 kg, dari Rp114,14 triliun menjadi Rp103,05 triliun.
Dengan demikian, total anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg menjadi Rp131,39 triliun, dari sebelumnya Rp142,83 triliun. Sementara itu, subsidi listrik tidak berubah dari usulan awal, tetap Rp130,1 triliun.
Mengapa Subsidi 2027 Masih Lebih Tinggi dari 2026
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyebut anggaran subsidi 2027 tetap lebih tinggi dibandingkan tahun ini meski volume penyaluran lebih rendah. Pada APBN 2026, outlook belanja subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg mencapai Rp116,8 triliun.
"Subsidi naik [dari tahun ini] karena apa? Rupiahnya sudah naik, bos. Kan impor," jelas Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (24/9/2026).
Formulasi subsidi energi 2027 memakai asumsi Indonesia Crude Price (ICP) US$75 per barel dan nilai tukar Rp17.500 per dolar AS. Keduanya lebih tinggi dibandingkan APBN 2026 yang memakai ICP US$70 per barel dan nilai tukar Rp16.500 per dolar AS.
Sorotan DPR: Exclusion Error Data Penerima 68 Persen
Said tidak meyakini jumlah penerima subsidi akan serta-merta turun hanya karena anggaran atau parameter penyaluran dikurangi. Politikus PDI Perjuangan itu menyoroti persoalan exclusion error dalam data pemerintah yang menurutnya berlangsung bertahun-tahun dan belum dibenahi.
"Faktanya yang exclusion error 68 persen. Jadi, ceritanya bukan turun, exclusion error-nya terlalu tinggi. Sebenarnya kalau kami di Badan Anggaran tidak punya toleransi sampai exclusion error di 68%. Yang tidak berhak menerima 68 persen datanya, sehingga jangan kemudian ditarik turun [anggarannya]. Itu cara dangkal berpikirnya, dangkal dan provokatif," kata Said.
Exclusion error berarti orang yang seharusnya berhak menerima subsidi justru tidak masuk dalam data penerima.
Harapan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Said melihat peluang belanja subsidi menurun pada masa mendatang, bukan hanya karena asumsi harga minyak, tetapi juga penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diharapkan membuat penyaluran lebih tepat sasaran.
"Katanya dengan barcode atau sidik jari. Kalau itu terjadi, pasti lebih turun lagi, dalam pengertian tidak salah sasaran," tuturnya.
Apa Dampaknya bagi Penerima Subsidi
Pemangkasan pagu dan volume penyaluran tidak otomatis mengubah besaran harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg atau harga BBM jenis tertentu. Namun, perubahan parameter volume dapat memengaruhi kuota yang tersedia bagi pengecer dan pangkalan.
Pemerintah belum merinci apakah penurunan volume LPG 3 kg sebesar 0,9 juta metrik ton akan diikuti pengetatan kriteria penerima. Informasi lengkap mengenai mekanisme penyaluran dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
Waspadai Informasi Palsu soal Subsidi
Masyarakat diminta tidak mempercayai pihak yang menjanjikan pendaftaran penerima subsidi berbayar. Pengaduan terkait penyaluran subsidi BBM dan LPG 3 kg bisa disampaikan ke kanal resmi pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
