SUMATERA UTARA — Pemerintah dinilai perlu menanggung porsi besar pembiayaan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) karena skala investasi raksasa dan masa pengembalian modal yang panjang membuat proyek ini sulit menarik minat investor swasta. Keterlibatan negara dibutuhkan untuk menekan risiko konstruksi yang selama ini menjadi penghalang utama masuknya dana segar. Tanpa dukungan fiskal pemerintah, pembangunan PLTN berisiko tersendat meski kebutuhan listrik bersih terus meningkat.
Singapura — Vice-President of Marketing and International Business Development CANDU International, Todd Smith, menyatakan proyek PLTN harus dibangun dengan struktur pembiayaan yang bisa diterima lembaga keuangan dan investor. Karena itu, pemerintah perlu turun tangan langsung untuk memangkas risiko investasi yang melekat pada proyek berjangka panjang.
"Sebagai mantan menteri pemerintah, saya tidak bisa cukup menekankan bahwa pemerintah harus memainkan peran besar dalam proyek ini," kata Smith dalam diskusi soal pengembangan energi nuklir di Singapore International Energy Week (SIEW) 2026, Rabu (28/10/2026).
Model Pembiayaan Mulai Berubah
Smith menyebut lanskap pembiayaan proyek nuklir tengah bergeser. Sejumlah negara dan perusahaan mulai menjajaki model baru untuk menampung kebutuhan investasi yang sangat besar.
Salah satu rujukan yang disebut Smith adalah PLTN Sizewell C di Inggris. Proyek itu memperlihatkan bagaimana dana swasta bisa masuk pada tahap konstruksi lewat skema yang dirancang khusus untuk meredam risiko.
Meski begitu, Smith menegaskan pendekatan pembiayaan tidak bisa diseragamkan. Setiap negara punya karakteristik pasar listrik, kapasitas fiskal, dan profil risiko yang berbeda. Perusahaan pun perlu menyusun struktur pembiayaan bersama mitra pemerintah dan lembaga keuangan sesuai kondisi masing-masing negara.
Kepastian Biaya Jadi Kunci Kepercayaan Investor
Executive Vice-President Nuclear Canada AtkinsRéalis sekaligus President CANDU International, Gary Rose, menilai kepastian biaya dan jadwal pembangunan menjadi faktor penentu untuk mengerek kepercayaan investor. Salah satu caranya adalah memastikan desain reaktor tidak berubah-ubah selama proses pembangunan berlangsung.
"Kami ingin memastikan desain tetap stabil. Kami juga membutuhkan mitra pelaksana dan rantai pasok yang memenuhi kualifikasi. Semua itu memberikan keyakinan untuk menyusun perencanaan terperinci sebelum keputusan investasi akhir," kata Rose.
Perencanaan tersebut, lanjut Rose, harus menghasilkan estimasi biaya dan jadwal dasar atau baseline cost dan baseline schedule. Keduanya menjadi acuan mengukur kinerja proyek sepanjang masa konstruksi.
Rose menambahkan, investor membutuhkan kejelasan soal posisi proyek, target penyelesaian, serta mekanisme pengelolaan risiko yang diterapkan perusahaan. Keberhasilan pembangunan PLTN, katanya, tidak hanya ditentukan oleh kemampuan penyedia teknologi, tetapi juga oleh kesiapan mitra konstruksi dan rantai pasok yang memenuhi kualifikasi.
Bagi Indonesia, diskusi ini relevan menyusul rencana pemerintah masuk ke jalur energi nuklir sebagai bagian dari transisi energi. Skema pembiayaan yang jelas dan dukungan fiskal negara akan menentukan apakah proyek PLTN pertama bisa benar-benar berjalan atau tertahan di tahap wacana.
