SUMATERA UTARA — Kenaikan harga Pertamax series per 10 Juni 2026 bukan keputusan sepihak. Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa penetapan harga tersebut telah mengikuti formula pemerintah dan mekanisme pasar yang berlaku untuk BBM nonsubsidi.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa Pertamax series merupakan produk nonsubsidi yang harga jualnya otomatis mengikuti perkembangan parameter ekonomi global. Berbeda dengan Pertalite dan Biosolar yang harga jualnya ditetapkan pemerintah dan tidak berubah.
“BBM nonsubsidi seperti Pertamax series merupakan produk yang harga jualnya disesuaikan dengan perkembangan kondisi pasar dan faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi biaya pengadaan energi,” ujar Roberth dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).
Hanya Setengah dari Kenaikan Pasar yang Dibebankan
Yang menarik, penyesuaian harga kali ini tidak sepenuhnya mengikuti gejolak pasar global. Pertamina menyebut bahwa kenaikan harga Pertamax hanya sekitar 50 persen dari selisih harga yang seharusnya terbentuk berdasarkan kondisi internasional.
Kebijakan ini membuat harga Pertamax tetap bersaing dengan produk sejenis di negara-negara ASEAN. Pemerintah sengaja menahan beban kenaikan penuh agar tidak menggerus daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
“Pada prinsipnya, harga BBM nonsubsidi dilakukan evaluasi secara berkala setiap bulan sesuai perkembangan parameter keekonomian. Namun demikian, implementasinya tetap memperhatikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah,” tambah Roberth.
Mekanisme Evaluasi Bulanan dan Komitmen Pasokan
Pertamina Patra Niaga melakukan evaluasi harga BBM nonsubsidi setiap bulan. Indikator yang dipantau meliputi harga minyak mentah dunia, biaya pengadaan, dan nilai tukar rupiah.
Meski harga disesuaikan, perusahaan memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga. Pertamina berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah di tengah dinamika pasar global yang tidak menentu.
Roberth mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. “Kami mengajak masyarakat untuk memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah dan Pertamina yaitu Pertamina Customer Solution 135 agar mendapatkan informasi yang utuh dan akurat,” tutupnya.
