MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengukuhkan Rusdy Sofyan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut, menggantikan Farid Firman. Prosesi pengukuhan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Kamis (24/9/2026), dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta jajaran BPKP.
Dalam sambutannya, Surya menekankan pentingnya penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Menurutnya, pengawasan internal menjadi kunci dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
Peran APIP sebagai Sistem Peringatan Dini
Surya menyatakan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus memberi nilai tambah bagi masyarakat. Ia menilai posisi APIP perlu diperkuat agar mampu mencegah risiko kesalahan maupun kecurangan dalam pengelolaan anggaran.
"Setiap rupiah harus menjadi nilai tambah bagi masyarakat dan setiap risiko harus bisa kita hindari. Karena itu, posisi APIP perlu diperkuat sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi penyimpangan," ujarnya.
Wagub berharap kepemimpinan Rusdy Sofyan memperkuat sinergi BPKP dengan Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait dalam mengawal pembangunan daerah.
Tantangan Pengawasan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP RI, Aryanto Wibowo, menyoroti tantangan pemerintahan yang semakin kompleks. Ia menyebut ketidakpastian ekonomi global, ancaman bencana, dan meningkatnya tuntutan masyarakat sebagai faktor yang memperberat tugas pengawasan.
Menurut Aryanto, kolaborasi antarlembaga diperlukan agar pemerintah daerah mampu mencapai target pembangunan sekaligus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.
Sinergi BPKP dan Pemda dalam Mengawal Pembangunan
Pengukuhan tersebut turut dihadiri Inspektur Pemprov Sumut Sulaiman Harahap, mantan Kepala Perwakilan BPKP Sumut Farid Firman, unsur Forkopimda, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran BPKP RI dan BPKP Sumut.
Dengan kepemimpinan baru di BPKP Sumut, koordinasi antara pengawas internal pemerintah dan perangkat daerah diharapkan semakin erat. Penguatan APIP menjadi fondasi penting agar program pembangunan Sumut berjalan sesuai target tanpa kebocoran anggaran.
