SUMATERA UTARA — Kementerian Sosial menyalurkan bantuan PKH, BPNT, dan beras untuk periode Oktober–Desember 2026 atau Tahap 4, dengan data penerima bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terhubung NIK. Keluarga penerima manfaat (KPM) yang namanya sudah masuk DTKS dan peserta baru yang mendaftar ulang perlu memverifikasi statusnya masing-masing. Pengecekan bisa dilakukan mandiri lewat cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos, tanpa perlu datang ke kantor desa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan perbaikan data bansos masih berjalan meski kondisinya kini lebih baik dibanding dua tahun lalu. Pernyataan itu disampaikannya di Semarang pada 10 Oktober 2026.
Sejak 2025, Kemensos menggenjot konsolidasi dan digitalisasi data bansos. Sistem kini tersambung dengan basis data pemerintah lain, mulai dari Dukcapil, kepemilikan tanah, kendaraan, hingga listrik. Kelayakan penerima ditentukan oleh sistem, bukan lagi penilaian manual di lapangan.
"Apakah sekarang sudah akurat? Belum, masih butuh proses. Masih perlu waktu. Tetapi, dibanding dengan 2 tahun yang lalu, dengan 1 tahun yang lalu, data kita sekarang lebih aman," ujar Gus Ipul.
Ia menegaskan akurasi data menentukan siapa yang menerima bantuan. "Kalau datanya akurat pasti kita akan menyalurkan kepada orang yang tepat atau keluarga yang tepat. Tapi kalau datanya salah maka tentu kita akan menyalurkan kepada orang yang salah," lanjutnya.
Uji coba di Banyuwangi memperlihatkan 60 persen warga sudah melakukan daftar ulang. Sekitar 10 persen mendaftar sendiri, sisanya dibantu agen Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Besaran Bantuan Kuartal IV 2026
BPNT atau Sembako disalurkan sekitar Rp200.000 per bulan. Nominal PKH tidak seragam karena dihitung berdasarkan komponen penerima: anak usia dini, siswa sekolah, lansia, hingga penyandang disabilitas.
Realisasi belanja bansos sampai September 2026 tercatat Rp115,8 triliun menurut data Kementerian Keuangan. Penyaluran Tahap 4 berlangsung Oktober hingga Desember 2026.
Siapa yang Berhak Menerima
Penerima ditentukan lewat DTSEN yang sudah terhubung dengan NIK. Kriteria kelayakan dinilai otomatis dari lintas data pemerintah, meliputi:
- Status kependudukan di Dukcapil
- Kepemilikan tanah dan kendaraan
- Daya listrik rumah tangga
- Kelompok desil 1–10 dalam data kesejahteraan sosial
Status "terdaftar" di situs belum berarti uang sudah masuk rekening. Pastikan saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) lewat mobile banking, SMS banking, atau ATM bank Himbara.
Cara Cek Status Penerima
- Buka browser di HP atau komputer.
- Ketik alamat resmi https://cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan NIK 16 digit sesuai KTP.
- Ketik kode captcha empat huruf yang muncul. Klik ikon refresh jika tidak jelas.
- Klik tombol Cari Data.
Jika data ditemukan, layar menampilkan nama dan umur penerima, jenis bantuan (PKH, BPNT, atau beras), kelompok desil 1–10, status Kartu Penyandang Disabilitas (KPD), serta periode penyaluran Kuartal IV 2026.
Cek Lewat Aplikasi dan Ajukan Sanggahan
Aplikasi resmi Cek Bansos bisa diunduh di Google Play Store atau App Store. Pastikan pengembangnya Kementerian Sosial RI. Aplikasi ini punya fitur usul-sanggah untuk mengajukan diri sebagai penerima atau melaporkan penerima yang tidak tepat sasaran.
Jika data tidak sesuai atau belum terdaftar, ajukan pembaruan lewat aplikasi Cek Bansos atau situs Perlinsos. Bisa juga melapor ke kelurahan/desa, dinas sosial setempat, atau agen Perlinsos.
Kanal Pengaduan dan Peringatan Penipuan
Call center Kemensos di nomor 1500-029 melayani pertanyaan seputar status penerima. Gunakan hanya situs dan aplikasi resmi. Jangan klik tautan mencurigakan yang meminta data pribadi atau memungut biaya.
Penyaluran bansos yang tepat sasaran bergantung pada pembaruan data yang rutin. Warga yang merasa berhak namun belum tercatat sebaiknya segera melakukan daftar ulang sebelum periode Kuartal IV 2026 berjalan jauh.
